Yang Dialihkan ke Sekolah Negeri Bukan 1.023 Guru ASN tapi Cuma Beberapa

Kepala Dinas PKO Kabupaten Sikka, Mayela Da Cunha.

MAUMERE- Kepala Dinas PKO Kabupaten Sikka, Mayela Da Cunha mengatakan, terhadap keberadaan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di sekolah – sekolah swasta itu bisa dimutasikan hanya untuk mengisi kekurangan dan ketimpangan di sekolah negeri.

“Jadi tidak benar kita untuk mengosongkan sekolah swasta sebagaimana pemberitaan media sebelumnya. Itu saya harus luruskan. Walaupun beberapa rekomendasi dari BPKP, kami belum bisa tindak lanjuti terhadap keberadaan guru ASN di sekolah swasta,” ungkap Mayela Da Cunha.

Ia menuturkan, kalau mau dilihat, justru ketimpangan itu terjadi di sekolah negeri. Hal ini dikarenakan jatah guru ASN untuk sekolah negeri, kita juga distribusikan untuk sekolah swasta.

“Tidak serta merta kita kosongkan guru ASN di sekolah swasta. Dan tidak ada rencana dalam waktu dekat. Apa lagi ada istilah tahapan-tahapan. Ini hanya untuk mengisi kekurangan di sekolah negeri. Karena kita tahu bahwa recruitment calon CPNS guru jatahnya juga hanya sekolah-sekolah negeri,” ungkapnya.

Lanjut Mayela Da Cunha, pihaknya memaklumi ada kebutuhan juga di sekolah-sekolah swasta. Hal itu kita tetap perhatikan. Mereka bisa tetap bisa bekerja seperti biasa. Persoalnnya juga ketika guru ASN di swasta ketika pensiun, tidak serta merta pihaknya bisa mengisi kekurangan yang ada.

“Contoh kepala sekolah ASN di sekolah swasta yang pensiun, kami pun tidak bisa langsung mengisi kekurangan itu. Karena penugasan guru menjadi kepala sekolah juga harus ada aturannya. Lulus diklat calon kepala sekolah,” ungkapnya.

Ia kembali menegaskan, bahwa tidak ada konsep untuk memutasikan seluruh guru ASN di sekolah swasta secara bergelombang, tetapi yang dilakukan adalah hanya untuk mengisi kekurangan.

“Ketimpangan itu ada di sekolah negeri. Banyak sekolah negeri yang misalnya guru ASN hanya ada kepala sekolah. Justru di sekolah swasta lebih banyak guru ASN nya,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan jumlah sekolah swasta yang melampaui sekolah negeri, jelas tidak bisa pihaknya di Dinas PKO mengisi kekosongan guru ASN di swasta. Tentu, sampai kapan pun akan timpang.

Lanjutnya, memang benar masih ada 1.203 guru ASN di sekolah swasta, tetapi bukan untuk kita menarik secar keseluruhan di sekolah negeri. Yang ditarik adalah hanya untuk mengisi kekurangan.

“Salah satu cara untuk mengisi kekurangan di sekolah negeri adalah guru ASN,” ungkapnya.

Terkait adanya guru honor di sekolah negeri yang posisinya akan terisi oleh guru ASN yang dimutasi, Kadis Mayela mengatakan, pihaknya akan mengalihkan pada sekolah yang kosong atau kurang.

“Memang cukup dilematis kita selesaikan persoalan ini. Karena banyaknya guru honor di sekolah negeri. Ketika terisi guru CPNS, ada pilihan yang sangat sulit untuk kita. Tetapi karena mereka sudah dapat instentif daerah, kita tetap manfaatkan mereka untuk mengisi kekurangan di sekolah-sekolah lain,” ujar Kadis Mayela.

Saat ini, sudah ada 2 orang guru honor yang dirinya rekomendasikan untuk dipindahkan ke sekolah swasta.

Ia mengatakan, memang butuh diskusi dan pendekatan untuk memindahkan para guru honor ketika sekolah negeri menerima guru CPNS atau guru PNS.

“Ini butuh diskusi dan pendekatan. Kita berharap pertama soal keterjangkauan dan jangan sampai di sekolah swasta yang dituju itu penuh. Kami sudah pikirkan itu, pasti akan ada efek. Ini memang butuh kecermatan kami,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pihaknya bersama guru akan menginvetarisir wilayah atau kecamatan untuk mengisi guru honor ini.

“Saya baru dapat 2 sekolah negeri yang kelebihan satu-satu orang guru. Yakni SD Umatawu dan SD Inpres Napung Biri. Karena ada keterisian, maka kita alihkan ke SDN Nebe. Dan yang dari SD Umatawu, kita akan alihkan di 1 dari 3 sekolah di wilayah Doreng. Ini memang pekerjaan berat kami,” ungkap Kadis Mayela.

Terkait sekolah negeri yang kekurangan guru, ia mencotohkan seperti di SDN Contoh kekurangan sejumlah 4 orang guru ASN. Selain itu, ada 4 sekolah satu atap juga mengalami kekurangan guru ASN.

Terkait penugasan guru ASN di sekolah swasta telah diatur di regulasi yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 35 tahun 2018 dan Surat Edaran Kemendikbud nomor 10 tahun 2019, Kadis Mayela mengatakan penugasan sebagaimana di Permen PAN itu ada aturannya, ada pengajuan permohonan dari sekolah swasta.

“Jadi penugasan di luar instansi pemerintah juga ada batas waktunya. Ada batas waktunya, itu perlu dibaca baik-baik. Tidak ada sampai guru ASN itu pensiun,” ungkap Kadis Mayela.

Comments are closed.