Usulan Kapolri Agar Tak Ada Penumpukan di Pos Penyekatan PPKM Darurat

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit di Bandung, Jawa Barat. Foto: Polri

Polda Metro Jaya membuat pos penyekatan di sejumlah titik untuk membatasi mobilitas masyarakat selama PPKM Darurat. Kebijakan tersebut membuat kemacetan dan penumpukan di sana pada jam kerja. Evaluasi kemudian dilakukan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengatakan kebanyakan masyarakat belum memahami status perusahaannya masuk ke bidang esensial dan critical atau bukan. Maka itu perlu dipertegas melalui surat izin agar mereka memiliki kepastian.

“Selama belum ada itu maka akan terjadi perdebatan di lapangan dan kemudian yang terjadi adalah kerumunan yang panjang karena terjadi perdebatan seperti itu,” kata Sigit alam konferensi pers bersama Kemenko Marves, Senin (5/7).

Pemprov DKI membuat kebijakan menerbitkan surat tanda registrasi pekerja (STRP) sebagai izin melintas bagi pekerja esensial dan critical yang berlaku mulai hari ini. Namun ada kendala pada sistem sehingga belum maksimal.

Selain itu untuk memecah kerumunan yang ada di pos penyekatan, Sigit menyarankan agar dibuat rambu khusus untuk pemeriksaan pengendara. Rambu itu ditempatkan dalam beberapa jarak.

“Jadi kita buatkan rambu-rambu mulai dari jarak 1 kilometer kemudian 500 meter, dan 200 meter yang isinya agar masyarakat yang melintas itu mempersiapkan syarat dokumen,” kata Sigit.

“Apabila bisa menunjukkan mengenai surat kerja di sektor critical atau esensial maka mereka akan diloloskan, kalau tidak maka harus diputar balik karena atensi PPKM Darurat ini adalah membatasi mobilitas,” kata Sigit.

Sepanjang hari ini keputusan untuk meloloskan pengendara hanya berdasarkan pengamatan petugas. Sigit mencontohkan beberapa jenis pengendara yang diizinkan melintasi penyekatan.

“Tadi kami putuskan khusus seperti tenaga kesehatan atau sektor terkait rumah sakit itu lolos. Kemudian yang kerja dengan logistik makanan, minuman, kebutuhan sehari-hari mengangkut itu lolos. Kemudian Gojek tadi juga karena mereka layani take away dan lain-lain kita beri kesempatan lolos,” kata Sigit.

Sigit berharap agar penggunaan surat izin segera berlaku. Sehingga masyarakat tak perlu lagi berdebat dengan petugas di lokasi untuk diloloskan atau tidak.

“Segera ada keputusan barang kali dari Gubernur atau Kepala Daerah untuk segera terbitkan ini sehingga tidak terjadi polemik di lapangan yang menimbulkan masalah baru,” kata Sigit.

Comments are closed.