Tak Kasasi, Kejaksaan Agung Dinilai Sangat Melindungi Jaksa Pinangki

Terdakwa Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/11). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO

Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari memutuskan untuk tidak mengajukan kasasi atas vonis ringan yang dijatuhkan hakim banding. Langkah JPU ini menjadi sorotan, sebab vonis yang akhirnya diterima Jaksa Pinangki dinilai ringan.

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar, mengatakan keputusan tak menempuh langkah kasasi tersebut jelas mencoreng kampanye pemberantasan korupsi yang digaungkan Presiden Jokowi. Bahkan ia menilai Kejaksaan sudah tak punya rasa malu.

“Menurut saya tindakan tidak kasasi itu memang tidak mengherankan karena Kejaksaan pasti berdalih bahwa putusan tersebut sudah sesuai dengan tuntutan JPU. Namun tanpa disadari, keputusan kejaksaan itu sudah menggagalkan komitmen Presiden Jokowi memberantas korupsi. Karena memang sejak awal institusi Kejaksaan Agung terlihat nyata sangat melindungi Pinangki dan menurut saya mereka sangat tidak tahu malu,” kata Haris kepada wartawan, Kamis (8/7).

Haris mengatakan, Pinangki adalah wajah buruk institusi dan penegakan hukum di Indonesia. Bahkan ia menduga kebakaran Gedung Kejagung merupakan sedikit cerita dari institusi tersebut untuk mengelabui publik.

“Kondisi ini menyedihkan. Menambah deret panjang cerita ketidakberesan lembaga penegak hukum di negeri ini. Alhasil Jaksa Agung ST Burhanuddin semakin tidak populis di mata masyarakat,” kata Haris.

Direktur Lokataru, Haris Azhar saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/2). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Senada, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai hal serupa. ICW bahkan mengucapkan selamat kepada Burhanuddin yang telah mempertahankan vonis ringan eks Jaksa Pinangki.

“ICW mengucapkan selamat kepada Bapak ST Burhanudin selaku Jaksa Agung dan jajarannya di Kejaksaan Agung karena telah berhasil mempertahankan vonis ringan kepada Pinangki Sirna Malasari,” ujar Kurnia.

Kurnia mengatakan, penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi dan pemerasan mestinya diganjar hukuman maksimal. Namun jaksa tidak kasasi atas vonis Pinangki yang hanya 4 tahun penjara.

Bagi ICW, kata Kurnia, seluruh proses penanganan korupsi suap, pencucian uang, dan permufakatan jahat Pinangki hanya dagelan semata. “Betapa tidak, begitu banyak celah-celah yang tak mau dibongkar oleh Kejaksaan Agung,” kata dia.

Menurutnya, salah satu hal yang terkesan enggan dibongkar Kejaksaan yaitu terkait dengan dugaan keterlibatan pejabat tinggi di instansi penegak hukum yang menjamin Pinangki untuk dapat bertemu dengan Djoko Tjandra.

“Selain itu, dalam proses hukum ini pula publik bisa melihat betapa KPK telah melakukan pembiaran atas penanganan perkara yang penuh dengan konflik kepentingan ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, hukuman Jaksa Pinangki memang dipotong pada tingkat banding. Di pengadilan tingkat pertama, ia divonis 10 tahun penjara. Ia terbukti bersalah atas tiga dakwaan yakni suap, pencucian uang, dan Pemufakatan jagat.

Dakwaan yang sama juga dinilai terbukti oleh majelis hakim banding. Tetapi, mereka menilai hukuman terhadap Jaksa Pinangki terlalu berat. Sehingga, potongan hukuman pun dilakukan. Hukuman Jaksa Pinangki kini menjadi 4 tahun saja.

Baik JPU dan pihak Jaksa Pinangki tidak mengajukan kasasi. Alhasil, ia segera dieksekusi ke lapas untuk menjalani hukuman tersebut.

Comments are closed.