Sekolah Tatap Muka di Sulawesi Utara Diperbolehkan Gubernur, Ini Syaratnya

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey

MANADO – Sekolah Tatap Muka di Sulawesi Utara, akan diperbolehkan oleh Pemerintah. Hal ini setelah terbitnya, surat edaran Gubernur Sulawesi Utara, terkait Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PPTM) pada satuan Pendididkan PAUD, RA, MI, SD, SMP, MTs, SMA, MA, SMK dan SLB, di masa pandemi COVID-19.

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey, mengatakan jika ada beberapa kesepakatan atau poin penting yang tertuang dalam surat edaran tersebut, di mana semua pihak harus mematuhi agar pelaksanaan proses belajar tetap aman dan tidak menjadi tempat baru penyebaran COVID-19.

“Sekolah tatap muka bisa dilaksanakan di daerah yang berada di zona hijau dan kuning, yang memiliki positif rate COVID-19, di bawah lima persen,” kata Olly.

Tak hanya itu, vaksinasi COVID-19 juga menjadi poin penting, di mana seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah yang akan menggelar sekolah tatap muka, wajib telah mendapatkan suntikan vaksin corona.

“Sekolah tatap muka akan dimulai pada 12 Juli 2021, untuk sekolah yang berada di zona hijau dan kuning yang memiliki positif rate di bawah 5 persen, serta telah melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan,” tutur Olly.

Namun demikian, Olly menegaskan jika evaluasi akan tetap dilaksanakan terkait dengan kondisi perkembangan kasus COVID-19. Menurutnya, jika daerah zona hijau dan kuning, mulai menunjukan peningkatan kasus dengan positif rate di atas lima persen atau telah berubah menjadi zona oranye dan merah, maka sekolah tatap muka akan dihentikan sementara.

Menurut Olly, kegiatan akan dihentikan selama dua minggu atau sampai dengan daerah tersebut, kembali menjadi zona hijau dan kuning, serta memiliki positif rate di bawah 5 persen.

Lebih lanjut Olly menginstruksikan kepada seluruh Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten dan Kota, untuk melakukan pemantauan perkembangan penyebaran pandemi COVID-19 di daerah masing-masing, agar supaya kebijakan sekolah tatap muka, bisa terus dilakukan evaluasi.

“Di sini, semua harus bersinergi. Surat edaran ini akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan dan kebijakan Pemerintah, terkait penyebaran pandemi COVID-19 secara nasional dan tentunya melihat perkembangan di daerah,” kata Olly.

“Surat edaran ini sendiri juga mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri bernomor 03/KB/2021, 384 Tahun 2021 keputusan nomor HK.01.08/Menkes/424/2021, 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di masa pandemi COVID-19, dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan lahir bathin, Siswa, Guru, Kepala Sekolah, dan seluruh warga sekolah di wilayah Sulawesi Utara,” ujarnya kembali.

Sekadar diinformasikan, dengan adanya surat edaran ini, maka surat edaran Gubernur Sulawesi Utara sebelumnya yakni nomor 420/21.2356/Sekr tanggal 12 April 2021, perihal PPTM terbatas pada satuan pendidikan PAUD, RA, MI, SD, SMP, MTs, SMA, MA, SMK dan SLB dan satuan pendidikan lainnya di masa pandemi COVID-19 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

febry kodongan

Comments are closed.