PSHK: Jabatan Kades 9 Tahun Buka Peluang Korupsi dan Khianati Demokrasi

Massa dari Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/2023) Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menyoroti keinginan kepala desa untuk revisi UU Desa. Para kepala desa yang didukung Apdesi itu sempat demo di DPR menuntut masa jabatan kepala desa diperpanjang dari 6 menjadi 9 tahun.

Peneliti PSHK M Nur Ramadhan menilai tuntutan itu akan membuat kepala desa bisa menjabat 27 tahun. Sebab seorang kepala desa bisa terpilih sebanyak 3 kali. Hal itu sesuai dengan UU 6/2014 yang mengatur kepala desa dapat maju 3 periode.

“Masa jabatan yang panjang akan membuka peluang korupsi lebih besar, serta melanggar dan mengkhianati prinsip demokrasi yang telah susah payah dibangun sejak dulu,” kata Nur dalam keterangannya, Selasa (24/1).

Nur menjabarkan pada 2022 terdapat 686 kepala desa terjerat kasus korupsi dana desa. Dikhawatirkan jika masa jabatan diperpanjang maka tingkat kasus korupsi akan lebih tinggi.

“Dengan rentang masa jabatan yang saat ini berlaku sepanjang 6 tahun sudah tercipta perilaku koruptif, dan potensinya akan semakin tinggi jika masa jabatan diperpanjang,” kata Nur.

Spanduk tertempel di pagar saat aksi unjuk rasa di depan Kompleks DPR, Senayan, Jakarta pada Selasa (17/1/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Menurut Nur, alasan memperpanjang masa jabatan kepala desa untuk meredam eskalasi Pilkades karena dekat Pemilu 2024 tidak berdasar. Sebab pemilihan umum sudah terjadwal.

“Padahal jadwal politik elektoral sebetulnya adalah agenda rutin, sehingga menjadikannya sebagai alasan merupakan suatu hal yang mengada-ada serta meremehkan kemampuan masyarakat mengelola konflik. Kalaupun ada dinamika dalam pilkades, sulit menemukan hubungannya dengan rentang masa jabatan selama 6 tahun sebagaimana diatur saat ini,” jelas Nur.

Nur juga menilai wacana perpanjangan masa jabatan Kades merupakan cerminan politik transaksional bila dikabulkan. Sebab ia tidak melihat adanya argumen rasional untuk mengabulkan tuntutan tersebut.

“Presiden dan DPR merupakan pihak yang memegang kewenangan legislasi, sehingga menjadi sangat berdasar jika wacana ini bisa jadi bentuk politik transaksional karena sulit menemukan argumen rasional dari usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa tersebut,” kata Nur.

Berdasarkan hal itu PSHK, mendesak 3 hal, sebagai berikut:

Presiden dan DPR untuk menolak wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa dan menunda rencana untuk merevisi UU Desa sampai setelah Pemilu 2024;

Presiden dan DPR untuk fokus dalam melakukan penataan terhadap pemerintahan desa, sehingga menghilangkan peluang korupsi dan memperbaiki kehidupan demokrasi di tingkat desa; dan

Semua pihak, khususnya Apdesi, untuk menghentikan wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa dan fokus meningkatkan kehidupan berdemokrasi di tingkat desa.

Sebelumnya, politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menyebut Presiden Jokowi setuju untuk merevisi UU Desa agar masa jabatan kades diperpanjang jadi 9 tahun.

Jokowi saat ditanya wartawan pagi tadi menyebut urusan revisi UU Desa ada di DPR.

“Ya yang namanya keinginan yang namanya aspirasi itu silakan disampaikan kepada DPR,” kata Jokowi usai meninjau proyek Pembangunan Sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT), Selasa (24/1).

“Yang jelas UU-nya sangat jelas membatasi 6 tahun dan selama 3 periode itu. Prosesnya silakan nanti ada di DPR,” tutupnya.

Comments are closed.