Presiden Tewas Dibunuh, Haiti yang Miskin Terancam Jadi Negara Gagal

Presiden Haiti Jovenel Moise. Foto: Timothy A. Clary/AFP

Presiden Haiti, Jovenel Moïse, tewas ditembak oleh sekelompok orang bersenjata pada Rabu (7/7). Pembunuhan keji yang dicap sebagai insiden “mengerikan” oleh Presiden AS Joe Biden ini semakin mengantarkan Haiti ke jurang kekacauan.

Pada Rabu (7/7) pagi, beberapa jam usai tewasnya Moïse, Pemerintah Haiti mengumumkan keadaan darurat nasional selama dua pekan ke depan. Dengan diberlakukannya kebijakan ini, pihak berwajib akan memiliki wewenang sepenuhnya untuk menggeledah rumah-rumah warga untuk mencari para pembunuh Moïse.

Pemangku jabatan juga memiliki kekuasaan untuk melarang perkumpulan masyarakat apa pun yang berpotensi mengganggu situasi dan keamanan Haiti.

Jalanan-jalanan besar Haiti, yang lazimnya dipadati kendaraan dan masyarakat yang lalu-lalang, tampak kosong ditinggalkan oleh warga. Meskipun, ada laporan terdengarnya baku tembak pada sore hari, sebagaimana dikutip dari Reuters.

Wartawan berjalan melewati dinding bergambar Presiden Haiti Jovenel Moise setelah dia ditembak mati oleh kelompok bersenjata. Foto: Robenson Sanon/Reuters

Perbatasan Haiti dan Republik Dominika ditutup total. Operasional bandara internasional Haiti di Ibu Kota Port-au-Prince pun dihentikan sementara, sebagai bagian dari keadaan darurat nasional.

Kekosongan Kekuasaan Pasca-Kematian Moïse

Pembunuhan kejam Moïse ini menyebabkan kekosongan jabatan kekuasaan, menjadikan pemerintahan Haiti layaknya luka basah yang rentan dan rawan.

Plt Perdana Menteri Claude Joseph dan kabinetnya sementara mengambil alih kekuasaan eksekutif hingga terpilihnya presiden baru.

Kebijakan tersebut tercantum dalam sebuah pasal di konstitusi Haiti, PM dan kabinet akan menerima kekuasaan itu jika seorang presiden dicabut dari jabatannya, tak sanggup melanjutkan kepemimpinannya, atau meninggal dunia.

Pada pekan ini, Moïse baru saja menunjuk PM baru untuk menggantikan Claude Joseph. Yang menjadi permasalahan adalah sang PM baru ini belum disumpah, sehingga belum resmi menjabat.

Oleh karenanya, sampai kini Joseph masih menjalankan tugasnya sebagai PM.

Anggota Tentara Nasional Republik Dominika menjaga jembatan perbatasan antara Republik Dominika dan Haiti, usai Presiden Haiti Jovenel Moise ditembak kelompok bersenjata. Foto: Ricardo Rojas/Reuters

Sebelum meninggalnya sang Presiden, Pemerintahan Haiti telah berencana menyelenggarakan pemilihan presiden pada September mendatang, mengingat masa jabatan Moïse seharusnya berakhir pada Februari 2021 lalu.

Namun, hingga kini masih belum jelas apakah pemilu tersebut akan berjalan sesuai rencana atau tidak.

Haiti, bahkan hingga tewasnya Moïse, tidak memiliki Majelis Rendah dalam parlemen, dikarenakan kegagalan pemilihan legislatif yang seharusnya berlangsung pada 2019 lalu. Negara ini menganut praktik pemerintahan dua kamar legislatif (bikameral).

Polemik Pemerintahan Jovenel Moïse

Sebelum kematian Moïse, serangkaian kontroversi dan huru-hara tanpa henti telah mencoreng situasi Haiti di bawah pemerintahan sang eks pengusaha sukses.

Moïse dihadapkan dengan sejumlah tuduhan korupsi dan demonstrasi masyarakat yang berlangsung baik di ibu kota maupun di berbagai kota Haiti lainnya.

Moïse juga gagal memberantas berbagai kasus penculikan dan kekerasan komplotan yang tumbuh subur di bawah kekuasaannya.

Tewasnya Moïse dan kekosongan kekuasaan ini berpotensi meningkatkan berbagai pelanggaran hukum dan kekerasan yang sudah mengakar di negeri ini. Haiti bahkan kini terancam jadi negara gagal.

Awal kekacauan demi kekacauan di Haiti bermula pada pemilu tahun 2015. Saat itu Moïse menang dengan 32,81% suara. Tetapi, hasil pemilu tersebut harus dibatalkan dengan tuduhan kecurangan. Akhirnya, pada pemilu tahun selanjutnya, Moise kembali memperoleh jumlah suara tertinggi.

Demo di depan Gedung Parlemen Haiti. Foto: AFP/CHANDAN KHANNA

Ia resmi menduduki jabatannya setelah disumpah pada Februari 2017. Pemilu yang memenangkan dirinya tahun 2016 itu masih dianggap penuh kecurangan, hingga akhirnya pada 2018, demonstrasi besar-besaran pecah, menuntut Moïse untuk lengser.

Pemilihan umum parlemen dijadwalkan untuk berlangsung pada Oktober 2019, namun berbagai perselisihan di badan pemerintahan menyebabkan molornya kegiatan tersebut.

Sejak Januari 2020, ia memegang kekuasaan secara dekret. Moïse memiliki kekuasaan yang sangat besar di Haiti, membuat khawatir para pihak oposisi hingga organisasi-organisasi HAM.

Pemerintah Haiti pada Februari 2021 mengatakan bahwa terjadi percobaan pembunuhan terhadap Moïse dan upaya penggulingan kekuasaan. Ribuan warga Haiti turun ke jalanan, menyerukan, “Katakan Tidak pada Kediktatoran”.

Turbulensi Situasi di Haiti

Haiti sendiri memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan Prancis pada awal abad ke-19, menjadikan negara ini sebagai Republik pertama di dunia yang dipimpin oleh orang kulit hitam dan juga negara Kepulauan Karibia pertama yang merdeka.

Rentetan ketidakstabilan politik, kediktatoran, dan bencana alam yang melanda merupakan faktor penyebab Haiti menyabet posisi sebagai negara termiskin di benua Amerika, menurut kantor berita BBC.

Seorang pria melemparkan tabung gas air mata ke arah polisi saat protes terhadap Presiden Haiti Jovenel Moise, di Port-au-Prince, Haiti. Foto: Jeanty Junior Augustin/Reuters

Pada 1937, peristiwa terburuk terjadi sebagai buntut dari perselisihan Haiti dengan Republik Dominika. Ribuan warga Haiti dibunuh oleh pasukan Dominika di bawah perintah diktator Trujillo.

Pergantian pemimpin Haiti kerap kali mengundang protes besar-besaran dari masyarakat. Serangkaian kudeta alias perebutan kekuasaan juga seakan lazim, seperti pada pemerintahan Jenderal Prosper Avril pada tahun 1988 dan Presiden Jean-Bertrand Aristide pada 1991.

Demonstrasi besar-besaran meledak pada tahun 2004 silam menuntut turunnya mantan Presiden Jean-Bertrand Aristide. Ia menang pada pemilu tahun 1999 yang dipenuhi berbagai tuduhan kecurangan.

Anggota Tentara Nasional Republik Dominika menjaga perbatasan bersama antara Republik Dominika dan Haiti, setelah ditutup usai Presiden Haiti Jovenel Moise ditembak mati. Foto: Ricardo Rojas/Reuters

Pasukan penjaga perdamaian PBB akhirnya ditugaskan di Haiti pada tahun yang sama sebagai upaya menstabilkan situasi negara tersebut. Mereka akhirnya meninggalkan Haiti pada tahun 2017.

Tahun 2008-2010 menjadi tahun yang penuh dengan kekacauan, disumbang oleh kelaparan massal akibat kekurangan bahan pangan dan wabah penyakit kolera.

Salah satu musibah terburuk yang dialami Haiti, yakni gempa bumi besar pada tahun 2010 lalu, menggiring negeri ini ke keterpurukan infrastruktur dan ekonomi. Sebanyak 200 ribu nyawa terenggut akibat gempa berkekuatan 7,0 magnitudo.

Comments are closed.