PPKM Darurat, Sultan Pastikan Ada Bansos dari Pusat dan Daerah untuk Warga DIY

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X pertimbangkan DIY Lockdown usai Kasus Corona Terus Melonjak. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) menerapkan kebijakan PPKM Darurat pada 3 sampai 20 Juli mendatang. Terkait kebijakan ini, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X (Sultan HB X) memastikan bahwa akan ada bansos untuk masyarakat.

“Pemerintah sudah menyanggupi untuk BLT akan dilakukan,” kata Sri Sultan di Kepatihan Pemda DIY, Jumat (2/7).

“Memang tidak by design karena pemerintah tidak memperkirakan kondisi akan parah seperti ini, gitu,” lanjutnya.

Selain dari pemerintah pusat, bantuan sosial rencananya juga akan diberikan oleh pemerintah daerah. “BLT akan diselenggarakan baik pusat maupun daerah,” ujarnya.

Di sisi lain, Sri Sultan memastikan bahwa Pemda DIY tidak mengalami masalah penganggaran untuk penanganan corona. Anggaran penanganan pandemi ini sudah by design karena telah berlangsung lebih dari setahun.

“Penganggaran tidak ada masalah. Jelas ada. Kurang kan ming ngomong DPRD untuk nambahi, kan hanya itu saja,” ujarnya.

Patut diketahui, pada tahun 2021 ini, Pemda DIY mengalokasikan dana penanganan corona melalui Anggaran Operasi dan Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar 2,48 persen dari APBD DIY atau sebesar Rp 149,55 miliar.

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menegaskan DPRD DIY akan mendukung sepenuhnya penerapan PPKM Darurat di DIY. Masyarakat pun juga turut diminta menyukseskan kebijakan ini.

“Memang ini pahit, banyak fasilitas umum, wisata perbelanjaan harus tutup atau mengurangi jam operasional, tapi jika tidak dilaksanakan dan didukung akan membuat kondisi ke depan lebih buruk lagi,” ujar Huda dalam keterangan tertulisnya.

Soal anggaran, Huda juga memastikan pihaknya akan mendukung sebaik mungkin. Pihaknya juga mengawasi pelaksanaan sekaligus mengisi ruang ruang kosong yang perlu dibantu.

“Terkait penganggaran kami dukung secukupnya untuk program ini melalui refocusing ataupun mekanisme lain yang sudah diatur perundang undangan. Pemda DIY mampu terkait anggaran pelaksanaan PPKM darurat ini, kita sudah berhitung, semoga tidak ada kendala berarti,” ujar dia.

Comments are closed.