PPKM Darurat: Resepsi Nikah Maksimal 30 Tamu, Tak Boleh Makan di Tempat

Ilustrasi akad nikah di KUA saat pandemi corona. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Presiden Jokowi sudah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat untuk Jawa-Bali pada 3-20 Juli, menyikapi lonjakan kasus positif corona.

Ada 6 provinsi dan 44 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Darurat. Sejumlah ketentuan baru juga diterapkan, salah satunya terkait acara pernikahan.

Dalam draf final aturan PPKM Darurat disebutkan resepsi pernikahan masih boleh digelar namun maksimal jumlah tamu 30 orang dan wajib protokol kesehatan ketat. Penyelenggara juga tidak diperkenankan menyediakan makan di tempat.

“Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak diperkenankan makan di tempat resepsi. Makanan tetap dapat disediakan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang,” tulis poin 11 aturan PPKM darurat.

Warga yang menggunakan masker melintasi mural yang berisi pesan waspada penyebaran virus Corona di kawasan Tebet, Jakarta. Foto: Ajeng Dinar Ulfiana/REUTERS

Total ada 15 aturan pengetatan PPKM Darurat Jawa-Bali. Satpol PP, TNI-Polri diminta mengawasi secara ketat, terutama di sektor esensial yang melaksanakan Work From Office (WFO) 50 persen pegawai dengan protokol kesehatan.

Sementara untuk sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimum pegawai WFO, namun tetap dengan protokol kesehatan.

Berikut detail poin aturan WFO dan operasional pasar hingga mal:

Cakupan sektor esential adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor

Cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%.

Petugas menerima panggilan permintaan layanan Ambulans Gawat Darurat (AGD) di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Jakarta, Jumat (25/6). Foto: Aditya Pradana Putra/Antara Foto

PPKM Darurat Jawa-Bali diterapkan dengan tujuan membatasi mobilitas masyarakat guna menurunkan kasus positif corona.

“Begitu pembatasan ketat dilakukan kemudian mobilitas turun, kasusnya ikut turun, misalnya itu indeks kepercayaan konsumen masih naik. Tetapi begitu kasusnya naik, indeks kepercayaan konsumen pasti selalu turun,” kata Jokowi saat membuka Munas Kadin di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (30/6).

Comments are closed.