PPKM Darurat, Kepala Perwakilan Asing dari LN Boleh Karantina di Rumah 8 Hari

Petugas membersihkan area selasar di terminal kedatangan domestik, Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Padangpariaman, Sumatera Barat. Foto: Antara/ Iggoy el Fitra

Satgas Penanganan COVID-19 bersama Kemenlu dan Kemenhub telah mengeluarkan peraturan baru terkait perjalanan luar negeri bagi WNI dan WNA di masa pemberlakukan PPKM Darurat. Salah satu aturan yang diperbarui yakni kebijakan karantina bagi kepala perwakilan asing dan keluarganya.

Hal ini tertuang dalam addendum SE Satgas Penanganan COVID-19 No.8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalananan Internasional pada Masa Pandemi COVID-19.

“Perlu ada respons pemerintah untuk menambah ketentuan khusus bagi pelaku perjalanan internasional yang masuk ke wilayah Indonesia, untuk memproteksi warga dari imported case,” kata Kepala BNPB sekaligus Kasatgas Penanganan COVID-19 Ganip Warsito secara virtual, Minggu (4/7).

Baik dalam aturan lama dan baru, kepala perwakilan asing yang bertugas di Indonesia dapat melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing. Namun, ada perubahan terkait masa karantina.

Kepala BNPB Ganip Warsito (tengah) menjawab pertanyaan wartawan saat meninjau penanganan kasus COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah, Rabu (2/6/2021). Foto: Yusuf Nugroho/ANTARA FOTO

Sebelumnya, kepala perwakilan asing dan keluarganya hanya perlu dikarantina selama 5 x 24 jam. Sedangkan dalam aturan yang baru, kepala perwakilan asing dan keluarganya harus dikarantina selama 8 x 24 jam.

Sementara itu, baik WNA maupun WNI harus menunjukkan sertifikat vaksinasi dua dosis saat tiba di RI maupun saat ingin pergi ke luar negeri. Kendati demikian, kewajiban menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 dikecualikan bagi:

a. WNA pemegang visa diplomatik dengan visa dinas untuk keperluan kunjungan resmi setingkat menteri ke atas.

b. WNA dengan skema travel corridor arragement (TCA) sesuai prinsip resiprositas dengan tetap menerapkan prokes ketat.

Comments are closed.