PKS Tak Setuju Usul Amandemen UUD 1945: GBHN Cukup Melalui UU

Hidayat Nur Wahid. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Wacana amandemen UUD 1945 kembali menghangat setelah DPD sebagai salah satu fraksi di MPR mengusulkan. Dalam amandemen UUD 1945 itu, DPD akan mengusulkan 2 agenda yakni pembentukan Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) dan penguatan fungsi DPD.

Menanggapi itu, Wakil Ketua MPR Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan fraksinya menolak adanya amandemen UUD 1945. Ia menyebut, PKS sejak awal munculnya usulan ini setuju adanya PPHN sebagai dasar kemajuan Indonesia.

Namun, PPHN tidak harus direalisasikan dengan amandemen UUD 1945.

“PKS waktu itu berpendapat bahwa kita sepakat Indonesia ini harus maju, tidak menjadi negeri poco-poco maju mundur, kanan kiri enggak jelas karena ketiadaan dulu namanya GBHN sekarang PPHN. Kami setuju Indonesia maju,” kata pria yang akrab disapa HNW ini, Rabu (30/6).

“Tapi apakah caranya melalui amandemen terhadap UUD? Di situ kami berbeda pendapat,” timpalnya.

HNW mengatakan PKS berpandangan PPHN cukup dibuat melalui UU saja, tidak perlu melakukan amandemen UUD 1945.

“Menurut kami di PKS itu cukup melalui UU tidak perlu melalui perubahan terhadap UUD, tidak perlu melalui amandemen dengan menghadirkan GBHN. Karena kalau kita merujuk pada zaman orba pun dulu sesungguhnya GBHN itu juga tidak dibuat oleh MPR tapi yang buat pemerintah juga dan apalagi GBHN itu dalam tanda kutip umurnya juga per lima tahunan juga pada akhirnya nanti,” ujar HNW.

Pimpinan MPR RI terpilih periode 2019-2024 foto bersama saat Sidang Paripurna MPR di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Jakarta. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Selain itu, HNW berpandangan sebaiknya rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) diperkuat sebagai pondasi jalannya pemerintahan. Sehingga pemimpin negara diharapkan juga dapat menempati janji kampanyenya.

“Jadi kalau kami melihat bahwa itu cukup dibuat melalui UU mungkin sekarang namanya RPJM atau RPJP tapi diperkuat posisinya sehingga betul-betul dilaksanakan oleh siapa pun. Jadi presiden sesuai dengan janji-janji kampanyenya,” kata dia.

“Sehingga tidak mengulangi kasus presiden dituduh sebagai king of lip service ini karena melaksanakan aturan yang ada dalam UU terkait dengan GBHN. Jadi menurut PKS, kami lebih setuju kalau itu melalui UU, tidak melalui perubahan UUD,” tutup dia.

Comments are closed.