PKS Jabar soal PPKM Darurat: Pemerintah Pusat Selalu Lempar Masalah ke Daerah

Satgas COVID-19 menindak warga yang melanggar aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro karena tidak menggunakan masker di Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (11/3/2021). Foto: Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO

Ketua DPW PKS Jawa Barat, Haru Suandharu, mengkritik kebijakan PPKM Darurat. Haru mengatakan pemerintah pusat tidak memiliki sikap tegas terkait penanganan COVID-19.

Selain itu, Haru mengatakan pandemi COVID-19 tidak akan berakhir jika pemerintah pusat selalu mengalihkan tanggung jawab pada pemerintah daerah dan aparatur pemerintahan di tingkat terkecil seperti RT.

“Sepanjang pemerintah pusat tidak tegas mengambil alih masalah dan selalu melemparkan kepada daerah dan masyarakat maka penanggulangan COVID-19 di Indonesia sulit diharapkan kemajuannya,” kata Haru melalui keterangannya, Kamis (1/7).

Haru kemudian mencontohkan aturan dalam PPKM Darurat. Dalam kebijakan itu, nantinya aparatur pemerintah di tingkat RT dan RW akan dibebani tanggung jawab.

Namun Haru menilai, RT dan RW tidak memiliki sumber daya manusia atau kapasitas pemahaman yang memadai dalam memutuskan bakal menerapkan PPKM Darurat atau tidak.

Satlantas Polresta Bandung razia PPKM di Simpang Dago, Bandung, Jawa Barat, Minggu (7/2). Foto: Dok. Istimewa

Tercatat ada 730 RT di Jabar berstatus zona merah. Pemprov Jabar menyerahkan kebijakan lockdown di RT zona merah jika ada rekomendasi dari Ketua RT.

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak bisa begitu saja menyerahkan kebijakan penanggulangan COVID-19 ini kepada lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan atau desa,” ucap Haru.

“Daerah sekarang sedang kesulitan tempat tidur di RS, kekurangan tenaga medik, kekurangan tabung oksigen, itu jelas di luar kemampuan RT dan RW bahkan di luar kewenangan dan kemampuan pemerintahan daerah,” lanjut dia.

Ketua DPW Partai PKS Jabar Haru Suandharu. Foto: Dok. Istimewa

Oleh sebab itu, Haru menyarankan agar kebijakan penanganan COVID-19 sebaiknya bersifat top down atau dari pusat ke daerah bukan dari daerah ke pusat.

“Daerah kesulitan jika harus mengajukan permohonan ini itu kepada fasilitas pemerintah pusat untuk dijadikan tempat isolasi, justru harusnya menjadi inisiatif pemerintah pusat untuk memberikan fasilitasnya untuk isolasi mandiri dan pemberian vaksinasi kepada daerah,” kata Haru.

“COVID-19 ini bahan bakarnya manusia, selama manusianya berkumpul maka COVID-19 akan selalu mendapatkan bahan bakar berlimpah,” pungkas dia.

Comments are closed.