Pertamina Siapkan Rp 4,8 T Tingkatkan Produksi Kilang untuk Masa Mudik 2023

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution usai acara silaturahmi media dan direksi Pertamina, Selasa (11/4/2023). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

PT Pertamina (Persero) menyiapkan rencana peningkatan produksi kilang perseroan untuk mengimbangi lonjakan permintaan BBM selama masa mudik Lebaran 2023. Anggaran yang disiapkan yakni USD 325 juta atau setara Rp 4,84 triliun.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution, memprediksi peningkatan penjualan BBM Pertamina selama masa satgas Ramadhan dan Idul Fitri (Rafi) tahun 2023 yakni LPG naik 3 persen, kerosene atau minyak tanah turun 1,4 persen.

“Pertalite ini naik 10 persen, Pertamax naik 12 persen, Pertamax Turbo naik 10 persen,” ungkapnya saat silaturahmi media dan direksi Pertamina, Selasa (11/4).

Sementara itu, lanjut dia, penjualan Solar diperkirakan turun hingga 9,6 persen, Dexlite akan naik 7,3 persen, dan Pertamina Dex juga naik 7,1 persen. Sehingga secara total penjualan BBM gasoline naik 10 persen dan gasoil turun 8,7 persen.

Alfian melanjutkan, ketahanan stok solar saat ini berada di 20 hari operasi (HOP), kemudian gasoline seperti Pertamax dan Pertalite di 30 HOP, lalu LPG 15 HOP, dan ketahanan stok avtur 32 (HOP).

Dia pun memastikan Pertamina akan melakukan upaya peningkatan produksi dari kilang-kilang perseroan, agar kebutuhan pasokan BBM bisa terpenuhi sepenuhnya dari produksi dalam negeri.

“Upaya peningkatan stok ini yang kalau kita hitung nominal upaya untuk peningkatan stok ini setara dengan USD 325 juta, peningkatannya saja bukan inventory normal,” ungkap Alfian.

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, menuturkan pihaknya memastikan seluruh kilang Pertamina siap beroperasi 100 persen dan tidak ada lagi pemeliharaan sebelum Ramadhan, terutama Kilang Cilacap dan TPPI Tuban.

“Kami harus menambah produksi kilang maka crude (minyak mentah) ini harus bertambah, ada peningkatan crude 1,6 juta barel untuk 1 bulan masa Satgas Rafi dari 27,8 juta kita tingkatkan menjadi 29,7 juta,” ungkapnya saat rapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (11/4).