Penyidik KPK soal Kasus Bansos Corona: 2 Orang Legislatif Koordinir Paket Besar

Ilustrasi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: Shutter Stock

Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) penyidik kasus bansos COVID-19 KPK, Andre Nainggolan, buka suara terkait penanganan kasus tersebut.

Ia mengatakan, ada sejumlah fakta yang ditemukan tim pada saat proses penyidikan dan juga sudah terbuka di pengadilan.

Andre mengatakan, dalam kasus bansos COVID-19 Jabodetabek yang ia sempat tangani melibatkan 109 perusahaan besar dan kecil sebagai vendor atau penyedia. Ia mengamini fakta di persidangan, terkait adanya pembagian paket kepada sejumlah pihak terkait bansos.

“Dalam faktanya kita menemukan Menteri Juliari membagi itu dalam 4 kelompok pembagian untuk setiap 1 tahapan yang berisi 1,9 juta paket itu,” kata Andre dalam diskusi daring yang digelar oleh ICW, Selasa (6/7).

Ia mengatakan, sebagaimana terbuka dalam persidangan, bansos 1,9 juta paket itu terbagi menjadi 4 klaster. Yakni 1 juta paket; 400 ribu paket; 200 ribu paket; dan 300 ribu paket. Masing-masing paket dikoordinir oleh pihak tertentu.

“Di banyak media dan persidangan, memang libatkan setidaknya 2 orang legislatif di mana 2 legislatif ini mengkoordinir 2 kelompok paket besar itu,” kata Andre, tetapi tidak merinci siapa nama dua orang dari legislatif tersebut.

Sementara, ia merinci bahwa 200 ribu paket memang dikoordinir oleh Juliari Batubara melalui anak buahnya. Sementara 300 ribu paket dikelola oleh pejabat Kemensos. Dua paket lainnya diduga dikoordinir oleh anggota legislatif yang disinggung dia.

Dia mengatakan, para vendor di masing-masing klaster paket menyetor langsung kepada koordinatornya. Sehingga diduga, dua orang legislatif ini mendapatkan bagian lebih besar, karena kuota yang mereka dapatkan juga merupakan yang terbesar dibanding yang lainnya.

“Mereka bukan hanya sekadar ikut mengambil porsi kecil, justru paling besar,” ucap dia.

Selain itu, Andre juga mengungkapkan hal janggal terkait 109 penyedia paket bansos sembako yang menjadi vendor. Mereka kebanyakan bukan merupakan pebisnis di bidang sembako.

“Kalau pun ada misalnya seperti Pertani, tapi dia tidak menguasai keseluruhan sembako, itu BUMN. Bahkan kebanyakan mereka tidak, jadi tidak ada benar-benar satu entitas perusahaan yang bisa menyediakan isi sembako yang mau didistribusikan,” kata dia.

“Kalau tak salah sembako berisi beras, minyak goreng, ada sarden, susu sebagainya. Saya kurang hafal seluruhnya, tapi tidak ada satu perusahaan pun yang terdaftar dari 109 penyedia barang itu memang merupakan perusahaan yang berbisnis untuk akomodir seluruh bahan sembako itu,” sambungnya.

Bahkan, dalam proses penyidikan, kata dia, ada sejumlah perusahaan yang memang baru dibentuk sesaat sebelum program bansos bergulir. Sehingga ia berkesimpulan bahwa perusahaan itu memang dibuat untuk mendapatkan kuota penyedia bansos saja.

“Bukan hanya mereka perusahaan yang tidak benar-benar kompeten untuk penyediaan sembako keseluruhan, tapi juga ada perusahaan yang baru muncul, lahir dan terbentuk hanya untuk penyedia bansos. Ini fakta yang kita sayangkan,” ucap dia.

Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara mengikuti sidang lanjutan kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 di Pengadilan Tipikor, Jakarta Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

‘Kue Lapis’ Penyedia Bansos

Andre mengatakan, selain mengusut kasus penyuapan dan konflik kepentingan dalam penempatan perusahaan penyalur bansos, tim juga sempat mengungkap soal proses pengadaan bansos. Tetapi, karena mepetnya waktu penyidikan, hal ini menjadi tidak rampung.

Andre menyebut, perusahaan vendor tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan bansos. Mereka kembali mencari distributor-distributor lain untuk menyediakan bansos tersebut, agar sesuai dengan syarat Kemensos.

“Nah karena mereka mencari, di sini ada pihak yang ikut bermain. Jadi kalau saya gambar kan begini. Penyedia barang yang ikut kontrak dengan Kemensos itu tidak langsung mendapatkan sembako itu dari distributor utama, tidak mendapatkan dari produsen, jangankan dari produsen dari distributor utamanya saja enggak,” kata dia.

“Jadi dia akan men-subkon-kan (subkontrak, -red) ke perusahaan lain yang ternyata dia juga (perusahaan tersebut) men-subkon-kan (lagi) ke perusahaan lain, yang mungkin dia ini distributor utama, barulah didapat gambaran itu. Ketika perusahaan-perusahaan berlapis ini mereka sebenarnya mengikat kontrak atau layer setelahnya itu tidak melakukan pekerjaan sama sekali,” ucap dia.

Sehingga, kata Andre, dapat disimulasikan perusahaan vendor yang menjalin kontrak dengan Kemensos mendapatkan 10 persen keuntungan dari total nilai kontrak tanpa bekerja apa-apa. Sebab penyedia barang adalah perusahaan lain yang dia gaet.

Tetapi ada juga perusahaan yang digaet ini ternyata dia mencari perusahaan lain lagi untuk penyedia bansos. Andre kembali mensimulasikan bahwa perusahaan kedua ini mendapat untung 10 persen tanpa berbuat apa-apa. Lalu perusahaan lapis ketiga lah yang sebenarnya memasok bansos.

“Secara kasat kita bisa menghitung ini sudah 20 persen, tanpa ada kegiatan yang dilakukan oleh 2 layer perusahaan ini, dan distributor utama ambil keuntungan di sana mungkin dia ambil keuntungan sewajarnya, entah. Dari situ sendiri, kita melihat begitu banyak uang negara yang hilang dan nilai dari sembako yang diterima masyarakat jadi turun,” kata dia.

“Dalam proses penyidikan saya melihat ada salah satu perusahaan setidaknya dari invoice yang kami temukan, itu nilainya sekitar Rp 180 ribuan dari satu paket, nilainya. Saya duga, saya hanya menduga ya, bisa jadi lebih rendah dari itu. Mungkin Rp 150 ribu. Sehingga per paket kita ambil 180 ribu per paket, kalau saya jelaskan tadi paket setidaknya 270 ribu, setidaknya ada 90 ribu per paket sudah hilang nilainya. Kalau kita kalikan jumlah seluruhnya itu bisa sampai Rp 2 T,” ucapnya.

Ia mengatakan, masih banyak hal yang seharusnya digali dalam kasus Bansos COVID-19 ini. Ia juga merasa berhutang karena tidak bisa menyelesaikan tuntas kasus, sebab terhambat penonjoban karena menjadi salah satu pegawai yang tidak lulus TWK. Bahkan ia terancam dipecat.

“Itu gambarannya, begitu masifnya korupsi dari bansos dan betapa kecilnya yang berhasil kami ungkap saat ini. Saya katakan saya berutang untuk ungkap kasus ini, semua, tapi kondisi memang tidak menguntungkan juga karena saya bagian dari 75,” pungkas dia.

Fakta Persidangan

Diketahui, dalam persidangan sempat terungkap siapa saja yang diduga mendapatkan kuota bansos COVID-19. Dua nama dari legislatif yang disinggung di persidangan adalah Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery dan juga Anggota Komisi II DPR RI Ihsan Yunus. Keduanya dari PDIP.

Hal tersebut terungkap dalam persidangan kasus bansos corona yang digelar pada Senin (8/3) menghadirkan Adi Wahyono selaku pejabat Kemensos sebagai saksi. Ia menjadi saksi untuk terdakwa pemberi suap Mantan Mensos Juliari Batubara, Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja.

Dalam persidangan, Adi membeberkan mengenai pembagian jatah kuota 1,9 juta paket sembako bansos corona. Setelah jaksa mencecar Adi dengan sejumlah pertanyaan terkait pembagian bansos, jaksa kemudian membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait pembagian paket bansos tersebut.

Jaksa membacakan BAP Nomor 53 milik Adi Wahyono.

“Setelah tahap 6 selesai dan menjelang tahap 7 saya dipanggil Pak Menteri bersama Matheus Joko saat itu hadir Kukuh Ari Wibowo di ruangan. Langsung ada arahan Pak Menteri untuk pembagian kuota’,” ungkap jaksa, dikutip dari Antara.

Dalam BAP Adi menyebutkan:

1 juta paket diberikan untuk grup Herman Hery, Ivo Wongkaren, Stefano dan kawan-kawan.

400 ribu paket kepada Ihsan Yunus, Irman Ikram, Yogas dkk.

300 ribu oleh Matheus Joko dikelola untuk kepentingan bina lingkungan.

200 ribu teman kerabat kolega Juliari Peter Batubara.

“BAP ini benar ya?” tanya jaksa dan langsung dibenarkan Adi.

Anggota Komisi II DPR RI M Rakyan Ihsan Yunus duduk di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/2). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO

Dalam dakwaan disebutkan pagu anggaran bansos sembako COVID-19 di Jabodetabek tahun 2020 adalah sebesar Rp 6,84 triliun yang dibagi dalam 12 tahap yakni sejak April sampai November 2020 dengan jumlah setiap tahapnya adalah sebanyak 1,9 juta paket sembako dengan sehingga seluruh tahap berjumlah 22,8 juta paket.

Terkait kasus bansos, KPK sudah pernah memeriksa Herman Hery. Tetapi dalam proses penyelidikan, bukan penyidikan. Herman Hery diperiksa pada 30 April 2021. Saat itu ia mengaku hanya memberikan klarifikasi terkait perkara bansos tersebut.

“Sebagai warga negara yang taat hukum sekaligus sebagai Ketua Komisi III, saya datang ke sini dalam rangka mendukung KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Sekaligus, saya mengklarifikasi terkait kasus bansos yang selama ini dikait-kaitkan dengan nama saya,” kata Herman Hery di KPK.

Menurut dia, ada beberapa hal yang ditanyakan penyelidik kepadanya. “Tiga saja. Ya seputar saya sebagai Komisi III dan peran saya di perusahaan,” kata dia, tanpa menjelaskan lebih lanjut soal pemeriksaan tersebut.

Sementara Ihsan Yunus juga sudah pernah diperiksa KPK dalam kasus ini. Ia juga pernah jadi saksi di persidangan. Terkait BAP Adi Wahyono yang menyebut ia mendapatkan kuota 400 ribu, ia membantahnya. Meski sempat menyatakan tertarik mendapatkan kuota bansos tersebut.

Comments are closed.