Pengusaha Mal Terdampak PPKM Darurat: Rugi Triliunan, Sulit Hindari PHK

Seorang calon pembeli menunggu makanan pesanannya di mall Senayan City, Jakarta, Senin (14/9). Foto: Muhammad Adimaja/Antara Foto

Keputusan Presiden Joko Widodo menerapkan PPKM Darurat mulai 3 hingga 20 Juli 2021 ke depan membuat pengusaha mal resah.

Meski tujuan PPKM Darurat untuk menekan penyebaran COVID-19, namun bagi pengusaha mal memiliki dampak ganda seperti rugi triliunan rupiah hingga ancaman PHK di depan mata. Sebab pusat perbelanjaan atau mal menjadi salah satu sektor yang diwajibkan tutup selama 20 hari ke depan.

Mal Bakal Rugi Triliunan Rupiah

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah, mengungkapkan para pelaku usaha ritel bakal menanggung dampak yang cukup besar dari pelarangan tersebut. Meski belum punya hitungan pasti, ia memperkirakan kerugian ekonomi yang harus ditanggung mencapai triliunan rupiah.

“Ya pasti triliunan rupiah kalau harus tutup total. Sampai bulan 5 sudah mulai buka lagi, tahu-tahu baru mulai naik mendingan disuruh tutup lagi,” ujar Budihardjo kepada kumparan, Kamis (1/7).

Suasana Mal Pejaten Village, Senin (15/6). Foto: Pejaten Village

Sulit Hindari PHK, Ratusan Pekerja Terancam Kehilangan Pekerjaan

Budihardjo mengungkapkan setidaknya sebanyak 600 ribu karyawan terancam dirumahkan dan PHK saat mereka harus tutup. Angka tersebut, menurut Budihardjo, baru berasal dari satu kelompok mereka sebagai pelaku ritel yang menyewa di mal. Belum termasuk para pekerja mal seperti satpam hingga lapak-lapak UMKM di sekitar pusat perbelanjaan.

“Saya enggak tahu kalau mal banyak banget pekerjanya, kalau di kami sih sekitar 600 ribu karyawan yang terancam kalau ditutup. Jadi mereka bisa dirumahkan dulu sampai buka lagi,” jelasnya.

Ketakutan senada sebelumnya juga disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja. Setidaknya, ada sebanyak 280 ribu pekerja yang menggantungkan hidup sebagai karyawan mal.

Alphonzus mengungkapkan, sebanyak 30 persennya bakal terancam PHK sepanjang rentang ditutupnya pusat perbelanjaan. Jumlah itu bahkan bisa lebih besar lagi, tergantung bagaimana realisasi dari kebijakan PPKM Darurat berjalan.

Pengusaha Mal Minta Pemerintah Bayar Setengah Gaji Karyawan

Pengusaha mal sebetulnya berharap kebijakan pemerintah ini bakal dibarengi insentif. Setidaknya ada dua insentif yang telah sejak lama diminta pelaku usaha mal.

Pertama insentif untuk mendongkrak penjualan dan yang kedua bantuan meringankan beban operasional. Keringanan kedua ini yakni berupa pembebasan sementara pajak-pajak terkait penjualan.

Pengunjung mal mengenakan masker. Foto: Aprillio Akbar/Antara Foto

Selain itu, kata Alphonzus, pemerintah setidaknya mesti memberikan subsidi upah pekerja sebesar 50 persen. Stimulus dari pemerintah ini diharapkan bisa menyelamatkan pelaku usaha yang sudah mulai bertumbangan sejak tahun lalu.

“Pusat perbelanjaan juga berharap memberikan subsidi upah pekerja sebesar 50 persen yang disalurkan langsung kepada para pekerja lewat BPJS Ketenagakerjaan,” pungkasnya.

Sewa Toko di Pasar hingga Mal Bebas PPN

Meski PPKM Darurat mau tidak mau dijalankan pengusaha mal, pemerintah juga memberikan keringanan bagi mereka dengan membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tidak hanya mal, sewa toko di pasar pun akan mendapat insentif ini.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir, mengatakan bahwa insentif itu diberikan selama tiga bulan. Terhitung sejak masa pajak Juni-Agustus 2021.

“100 persen ditanggung pemerintah PPN dengan masa Juni sampai Agustus 2021,” ujar Iskandar kepada kumparan, Kamis (1/7).

Pembebasan PPN itu meliputi toko atau outlet yang berdiri sendiri atau berada di pusat perbelanjaan (mal), kompleks pertokoan yang ada di stasiun, bandara, terminal, pelabuhan, perkantoran, maupun pasar rakyat.

Comments are closed.