Pemerintah Mau Bentuk Holding BUMN Panas Bumi, Bagaimana Progresnya?

Di tengah pandemi, produksi setara listrik geothermal Pertamina tahun 2020 lebih tinggi 14 persen dari target. Foto: Pertamina

Pemerintah saat ini masih mengkaji pembentukan holding BUMN panas bumi. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Meirijal Nur, mengatakan kajian tersebut salah satunya tentang bagaimana meningkatkan value BUMN yang bergerak di bidang panas bumi.

Salah satu BUMN yang bakal menghuni holding tersebut adalah PT Geo Dipa Energi (Persero). BUMN itu berada di bawah naungan Kemenkeu.

“Kajiannya sekarang sedang didalamin apakah sekaligus digabung atau bentuk penggabungannya bagaimana, apakah penggabungan dalam bentuk perusahaan atau bisnisnya itu masih di dalam kajian,” kata Meirijal saat webinar yang digelar DJPK, Jumat (2/7).

Meirijal belum bisa memastikan kapan kajian pembentukan holding itu akan selesai. Ia hanya menegaskan bakal segera menginformasikan perkembangannya.

Meirijal menjelaskan pembentukan holding panas bumi memang harus dilakukan. Ia mengharapkan ada sinegritas dari BUMN yang mengisi holding tersebut.

“Ini sejalan juga dengan arah kebijakan ke depan pemerintah untuk meningkatkan peranan atau porsi energi baru terbarukan di tahun 2023, ke depan itu dengan menambah porsi listrik yang berasal dari EBT dan mengurangi energi kurang ramah lingkungan,” ungkap Meirijal.

“Itu arah kebijakannya. Jadi dalam rangka menyambut itu bagaimana membentuk creating value dari BUMN panas bumi,” tambahnya.

Calon penghuni di holding BUMN panas bumi adalah PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), PT PLN Gas & Geothermal, dan PT Geo Dipa Energi (Persero). Jika dilihat dari statusnya, hanya Geo Dipa yang murni berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sedangkan PGE dan PLN Gas & Geothermal merupakan anak dan cucu usaha dari PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Jadi, bukan perusahaan negara meski induknya merupakan BUMN.

Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury mengakui pembentukan holding ini terbilang kompleks karena status ketiga perusahaan itu yang berbeda.

“Kita harap bahwa semuanya kita. Dari Kemenkeu sudah komitmen bahwa akan gabungkan ini semua. Kita tunggu saja. Kita harap integrasi bisa cepat, jangan sampai lama karena beberapa pertimbangan,” kata dia dalam peresmian subholding Pertamina International Shipping, Rabu (5/5).

Pahala mengatakan, Kementerian BUMN mendorong agar pembentukan holding ini selesai pada kuartal III atau kuartal IV 2021. Karena itu, ketiga perusahaan ini juga bisa menyelesaikan berbagai hal.

PGE misalnya, harus memastikan status wilayah kerja panas bumi (WKP) pemilik lama, jika ada perubahan pasti perlu persetujuan dari Kementerian ESDM. Begitu pun pada PLN dan Geo Dipa, termasuk sisi pemegang saham dan manajemen.

Comments are closed.