Pemerintah Harus Waspadai Pungli Bansos Tunai PPKM Darurat

Warga mengantre penyaluran bansos tunai Kemensos, di Kantor Pos Khatib Sulaiman, Padang, Jumat (15/5). Foto: ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

Pemerintah akan memberikan bantuan sosial tunai (BST) pada saat penerapan PPKM Darurat di Jawa-Bali. BST disalurkan untuk dua bulan yakni Mei dan Juni, dan dibayarkan sekaligus sebesar Rp 600 ribu pada pertengahan Juli 2021 nanti.

Langkah BST ini diambil untuk mencegah adanya korupsi dalam penyaluran tersebut. Berkaca pada pemberian bansos sembako, yang ternyata dikorupsi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai memang BST bisa mengurangi celah korupsi dalam bantuan sosial. Tetapi, tidak menutup seluruhnya celah korupsi.

“Walaupun sekarang di Kemensos sudah tidak ada bansos sembako dalam artian sudah di-switch ke bantuan tunai, kita masih khawatirkan ada korupsi bansos ini,” kata peneliti ICW Almas Sjafrina, dalam diskusi yang digelar secara daring, Selasa (6/7).

Almas bicara soal adanya ancaman Petty Corruption atau korupsi kecil-kecilan yang saat ini masih menjadi masalah. Semisal pemungutan liar atau pemotongan di tingkat bawah di mana warga mengalami pemotongan jumlah uang yang seharusnya diterima.

“Kita juga jangan menyepelekan juga ada ancaman petty corruption atau korupsi kecil-kecilan yang sampai sekarang juga menjadi masalah gitu ya. Yaitu misalnya pungutan liar atau pun pemotongan di tingkat bawah, warga yang harusnya terima bansos Rp 300 ribu atau dana BLT desa Rp 600 ribu, kemudian dikurangi jumlah bantuan sosialnya,” kata dia.

Peneliti ICW Divisi Korupsi Politik, Almas Syafrina. Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

Almas kemudian mencontohkan pernah ada pemotongan macam itu di daerah Sumenep. Tidak semua BTS dikirimkan langsung, ada juga yang daerah terpencil melalui desa. Saat itulah, pemotongan dilakukan.

“BST itu memang by regulation dia disalurkan melalui kantor pos ya, tapi untuk daerah kecil, daerah-daerah tertentu ini masih disalurkan melalui pemerintah desa maupun lurah ya. Dan ICW sejak 2020 kemarin kami mendapatkan banyak laporan terkait adanya pungutan liar ataupun pemotongan dengan berbagai modus ya,” ucap dia.

“Di salah satu kecamatan di Sumenep, itu jumlah pungutan liarnya capai ratusan ribu ya, dengan modus pembuatan dokumen kependudukan yaitu pengganti KTP, KK, di mana masyarakat mau tidak mau mendapatkan surat pengganti KTP dan pengganti KK itu, untuk dapat mengambil bansos yang disalurkan melalui Pemerintah Desa atau pun yang lain,” kata dia.

Sehingga, kata Almas, PPKM Darurat harus juga meningkatkan transparansi pemberian BST begitu juga akuntabilitasnya. Selain itu, ICW juga meminta untuk meningkatkan mekanisme komplain atau pengaduan masyarakat agar lebih jelas.

“Kalau sekarang platformnya ada memang, Kementerian Sosial punya call center gitu ya, Dinas Sosial juga punya, KPK juga punya jaga Bansos dan lain-lain, tapi apakah itu kemudian cukup membantu atau membantu warga atau tidak gitu ya, saya bisa bilang kurang maksimal gitu ya karena ICW sudah mencoba sendiri,” kata dia.

“Kita beberapa kali lapor ke call center Kemensos, lapor ke jaga Bansos ke lapor.go.id tapi sampai sekarang sudah hampir 1 tahun ya kita melaporkan kasus kasus itu, tindak lanjutnya juga kita sebagai pelapor tidak diinformasikan dengan cukup baik, jadi berhenti pada laporan saja,” pungkasnya.

Comments are closed.