Pemda Lembata Bertemu Bupati Flotim, Raja dan Uskup Larantuka, Tuai Kritikan

Keterangan foto: Bupati Lembata Thomas Ola dan Ketua DPRD Lembata Piter Gero beserta rombongan Pemda Lembata melakukan kunjungan ke Flores Timur. Foto : Istimewa

LEMBATA – Tokoh masyarakat, para pejabat eksekutif dan DPRD Lembata, Kamis, 12 Mei 2022 berangkat ke Larantuka, Kabupaten Flores Timur untuk bertemu Uskup Larantuka, Raja Larantuka, Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur dan jajarannya serta pemangku adat di kabupaten itu.

Kunjungan ke Larantuka bertujuan untuk pamit secara adat dan budaya Lamaholot bahwa Kabupaten Lembata menjadi daerah otonomi, berpisah dari Kabupaten induk, Flores Timur.

Sekda Lembata, Paskalis Ola Tapobali pada rapat badan musyawarah DPRD Lembata, yang dipimpin wakil ketua DPRD Lembata, Frans Gewura, Senin, 9 Mei 2022 mengatakan, secara administrasi kepemerintahan, Lembata sudah berpisah dengan Kabupaten Flores Timur kurang lebih 22 tahun lalu, namun secara adat, budaya Lamaholot, hal itu belum dilakukan.

Pada Jumat, 13 Mei 2022, rombongan pemerintah juga mengikuti perayaan ekaristi yang dipimpin sendiri Uskup Larantuka, Mgr Frans Kopong Kung, Pr.

Pro Kontra

Ada perbedaan pendapat di kalangan Anggota DPRD Lembata mengenai hal ini yang terungkap dalam rapat badan musyawarah.

Pro kontra ini dilatarbelakangi soal kesedian dana untuk perjalanan dinas anggota DPRD Lembata untuk kegiatan tersebut.

Anggota DPRD Lembata dari Fraksi PKB, Gregorius Amo mengatakan bahwa tidak ada anggaran untuk kegiatan para pimpinan dan anggota DPRD Lembata berangkat ke Larantuka.

Menurut dia, kalau anggaran tidak ada maka yang berangkat ke Larantuka biar eksekutif dan tokoh masyarakat saja.

Dari pengalaman selama ini, dia menandaskan, belum ada uang untuk melakukan perjalanan dinas, namun biasanya perjalanan dinas tetap dilakukan menggunakan uang sendiri, setelah itu baru pihak Sekretariat DPRD Lembata membayarnya.

Namun kata Gregorius Amo hal ini bisa dilakukan ketika pimpinan dan anggota dewan ada uang.

“Kita sudah 22 tahun otonomi, baru sekarang kita melakukan kegiatan seperti ini, apa yang melatarbelakangi pemerintah sehingga kita melakukan seperti ini,” urainya.

Dominikus Karangora, aktivis sosial kabupaten Lembata pun menilai bahwa apa yang dilakukan Bupati Lembata di penghujung masa jabatan sebagai kepala daerah itu perlu tanda tanya, dan ‘mungkin’ punya tujuan politik tertentu.

“Jangan sampai kiblatnya ke Pilkada 2024,” katanya, Minggu (13/5).

Dia juga menduga, apa yang dibuat Pemda Lembata dengan alasan pamitan dari Flores Timur ini pun tidak punya efek dari sisi ekonomi, melainkan hanya menghamburkan uang.

“Seharusnya ini sudah dilakukan dari dulu, bukan saat mau akhir baru buat, masyarakat akan tanya, ada apa,” sebutnya.

Comments are closed.