Pemberlakuan PPKM Darurat Harus Diikuti Sanksi yang Tegas

Presiden Jokowi saat secara dadakan meninjau penerapan PPKM mikro di Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta, Jumat (25/6). Foto: Agus Suparto/Presidential Palace

Presiden Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah akan menerapkan PPKM darurat di 6 provinsi dan 44 kabupaten pada 3-20 Juli 2021. Dengan PPKM darurat diharapkan dapat mengatasi lonjakan kasus corona yang terjadi beberapa hari terakhir.

Anggota komisi IX DPR Rahmad Handoyo berharap masyarakat dapat menerima dan menaati peraturan PPKM darurat yang akan diterapkan demi keselamatan bersama.

“Kita menyadari keputusan PPKM Darurat ini tidak mudah, bahkan akan terasa menyulitkan bagi masyarakat. Tapi aturan ini harus dilakukan demi keselamatan diri, keluarga serta keselamatan segenap anak bangsa dari ancaman pandemi,” kata Rahmad, Kamis (1/7).

Politikus PDIP ini meminta pemda khususnya di wilayah Jawa Bali untuk dapat menerapkan PPKM darurat secada tegas dan konsisten. Apalagi menurutnya, kelemahan dari PPKM mikro adalah penegakan displin.

“Pemerintah daerah dibantu dengan aparatur negara harus mampu menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Aturan harus dijalankan dan dipatuhi oleh semua pihak. Bagi pelanggar diberikan sanksi sesuai aturan,” ujarnya.

“Ingat, kelemahan kebijakan terdahulu (PPKM Mikro) adalah penegakan disiplin. Jangan sampai kerumunan dilarang, aksi demo dibiarkan,” lanjut Rahmad.

Rahmad pun sepakat dengan keputusan pemerintah memberlakukan PPKM darurat. Alasannya, kata Rahmad, pelaksanaan PPKM skala mikro masih kurang efektif, sehingga mengakibatkan terjadinya ledakan kasus baru COVID-19 yang nyaris tidak terkendali.

“Situasi saat ini sangat memprihatinkan. Korban jiwa terus berjatuhan. Sementara fasilitas kesehatan kita nyaris lumpuh karena sudah tidak mampu lagi melayani pasien COVID-19. Nah, dalam kondisi darurat seperti sekarang tidak ada pilihan lain, harus dilakukan secepatnya langkah darurat, yakni menerapkan PPKM Darurat,” tandasnya.

Comments are closed.