Pelaku Perjalanan Tak Bisa Divaksin dengan Alasan Medis, Cukup Pakai PCR

Kepala BNPB Ganip Warsito saat meninjau kondisi di Bangkalan terkait lonjakan kasus positif COVID-19, Selasa (8/6). Foto: BNPB

Pemerintah melalui Surat Edaran Kementerian Perhubungan mengeluarkan aturan perjalanan di dalam negeri selama penerapan PPKM Darurat. Salah satu isinya mengenai syarat dokumen yang harus dimiliki ketika hendak berpergian.

Diketahui PPKM Darurat diterapkan di Jawa-Bali, meliputi 121 kabupaten/kota. Adapun syarat dokumen yang harus dimiliki adalah surat sudah divaksin minimal dosis pertama, dan juga hasil tes PCR. Syarat ini berlaku untuk seluruh moda transportasi.

“Ketentuan syarat vaksinasi diberlakukan untuk pelaku perjalanan, pertama wajib menunjukkan kartu vaksin dosis pertama kemudian surat keterangan negatif RT-PCR,” kata Kasatgas Penanganan COVID-19 Ganip Warsito, dalam konpers virtual, Jumat (2/7).

Lantas bagaimana apabila ada warga yang hendak berpergian karena kepentingan mendesak tetapi belum bisa divaksin karena alasan medis?

“Penumpang dengan kepentingan khusus tidak atau belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan keterangan dokter spesialis, dapat melakukan perjalanan tunjukkan surat negatif RT-PCR,” ucap Ganip.

Ketentuan pelaku perjalanan dalam negeri saat PPKM Darurat. Foto: Dok. Satgas COVID-19

Adapun penggunaan dokumen PCR berlaku untuk 2 x 24 jam untuk angkutan umum. Sementara hasil tes antigen bagi kendaraan pribadi berlaku 1 x 24 saja.

Selain itu, Ganip juga mengingatkan soal pentingnya penerapan protokol kesehatan saat melakukan perjalanan di dalam negeri, khususnya yang menerapkan PPKM Darurat. Mereka wajib menerapkan prokes 3M hingga tidak boleh makan dan minum di kendaraan.

“Perjalanan kendaraan pribadi atau umum bertanggung jawab pada kesehatan perjalanan. Patuh pada ketentuan yang berlaku,” pungkas dia.

Ketentuan pelaku perjalanan dalam negeri saat PPKM Darurat. Foto: Dok. Satgas COVID-19

Comments are closed.