Papua Barat Akan Berlakukan PPKM Mikro, Tidak Ber-KTP Papua Barat Dilarang Masuk

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan

Angka penularan COVID-19 di Papua Barat terus meningkat sehingga Pemerintah Provinsi Papua Barat berencana melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama 2 minggu.

“Kita instruksikan ke maskapai penerbangan ke Papua Barat hanya yang memiliki KTP Papua Barat. Sebaliknya jika tidak memiliki KTP Papua Barat tidak boleh masuk kecuali ada hal yang urgent boleh masuk,” kata Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan.

Pemprov Papua Barat akan mencoba PPKM selama 2 minggu apakah bisa menurunkan penyebaran COVID-19 atau tidak, hal itu akan dikaji lebih jauh.

“Selama dua minggu misalnya pemerintah akan meniadakan rapat kerja, rapat teknis dan koordinasi. Ibadah bisa dilaksanakan di rumah dulu kurun waktu 2 minggu. Kita coba lihat angka COVID-19 apakah ada perkembangan lagi maka kita naikkan lagi statusnya,”ungkapnya.

Selain itu, petugas memperketat keluar-masuk di Papua Barat baik melalui pelabuhan dan bandara. Ketika ada penerbangan atau kapal masuk wajib hukumnya menerapkan protokol kesehatan.

“Wajib pemeriksaan antigen swab bagi masyarakat, hal ini penting memastikan terkonfirmasi positif atau tidak. Ini kita lakukan mencegah masuknya penularan COVID-19 di Papua Barat. Pemberlakuan PPKM tersebut besok rapat terakhir. Apakah kita terapkan besok, Sabtu atau minggu. Kita harapkan adalah lebih cepatkan lebih bagus. Hal ini kita lakukan demi menyelamatkan umat manusia di Papua Barat,” tegasnya.

“Pembatasan akses masuk ini tak hanya masuk melalui laut dan udara saja. Tetapi di perbatasan-perbatasan kabupaten-kabupaten kita akan perketat. Jadi masyarakat tunjukkan surat kesehatan apakah mereka sehat atau tidak,” tandasnya.

Comments are closed.