Panglima TNI: Kalau Tak Bersatu, Pandemi Sulit Ditekan

Panglima TNI Tinjau Vaksinasi Massal di JIEXPO, Kemayoran. Foto: Dok. Puspen TNI

Pemerintah terpaksa harus menerapkan PPKM Darurat di Jawa dan Bali. Kebijakan itu diambil untuk menekan jumlah kasus corona yang belakangan mengalami kenaikan di sejumlah wilayah, terutama di Jakarta.

Meski aturannya sudah ada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menilai perlu kerja sama dari semua pihak termasuk masyarakat untuk menegakkan aturan tersebut. Ia menjelaskan pandemi bisa diselesaikan dengan dua cara yaitu mematuhi prokes dan vaksinasi.

“Semua itu memerlukan pemahaman kita untuk bisa melaksanakan aturan yang saat ini dilaksanakan adalah PPKM Darurat,” kata Hadi saat konferensi pers bersama di Kemenko Marves, Senin (5/7).

Hadi meminta masyarakat bisa memaklumi pengetatan yang dilakukan pemerintah. Masyarakat juga diminta untuk ikut serta dalam penegakkan aturannya. Sehingga dengan begitu angka kasus corona bisa turun.

“Untuk itu mari bersatu karena tanpa upaya dan sinergi seluruh pihak pandemi akan semakin sulit untuk ditekan,” ujar Hadi.

“Pada masa PPKM Darurat ini TNI, Polri, Pemda terus laksanakan upaya menekan angka kasus COVID-19 dengan memperketat protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi dengan harapan 2 minggu ke depan kita semua harapkan segera turun kasus COVID-19. Turun sampai angka paling rendah,” kata Hadi.

Dalam kesempatan yang sama AsOps Kapolri Irjen Imam S mengatakan aparat tidak segan mengambil tindakan tegas kepada mereka yang masih melanggar ketentuan PPKM Darurat. Pihaknya juga akan melakukan pengawasan terhadap distribusi obat dan kebutuhan kesehatan lainnya untuk penanggulangan COVID-19.

“Yang terpenting gakkum di jajaran reskrim sudah konsolidasi sampai tingkat bawah khususnya di 7 polda yang selenggarakan PPKM Darurat. Kemudian sudah ambil langkah pengawasan dan pengendalian terutama distribusi bahan pokok obat dan alkes serta oksigen sehingga mudah-mudahan tidak terjadi penimbunan, kelangkaan dan lonjakan harga di masyarakat,” kata Imam.

Sejumlah warga antre mengikuti vaksinasi COVID-19 massal di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (3/7/2021). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Polri juga akan mengawasi informasi siber yang beredar selama PPKM Darurat. Penyebar hoaks terkait COVID-19 maupun peraturan PPKM Darurat akan ditindak.

“Kemudian patroli siber juga sedang digalakkan. Hoaks dan segala macam itu mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Kita betul-betul satu misi, satu suara narasi yang keluar sehingga betul-betul program ini sukses dan laksanakan secara tegas terhadap semua kelompok yang hambat upaya pemerintah dalam penanggulangan COVID-19,” kata Imam.

Comments are closed.