Muhadjir: Penyaluran Bansos PPKM Darurat Paling Lambat Pekan Kedua Juli

Menko PMK Muhadjir Effendy saat rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian terkait penyaluran dana bantuan. Foto: Humas Kemenko PMK

Menko PMK Muhadjir Effendy menyampaikan terkait waktu penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat selama penerapan PPKM Darurat.

Muhadjir mengatakan, bansos paling lambat akan disalurkan pekan kedua Juli 2021.

“Mudah-mudahan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli bansos akan bisa disalurkan ke seluruh pelosok Tanah Air kepada keluarga penerima manfaat yang membutuhkan,” kata Muhadjir dikutip dari Antara, Jumat (2/7).

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menetapkan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan ini mulai berlaku 3 hingga 20 Juli mendatang.

Pemberian bansos akan dilakukan selama dua bulan. Tujuannya dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di bawah dua digit seperti sebelum pandemi dalam rangka menghadapi Susenas September 2021.

Muhadjir menuturkan dirinya sudah berkoordinasi dengan beberapa kementerian/lembaga agar penyaluran bansos tepat sasaran.

Kementerian Sosial salurkan bantuan sosial (bansos) untuk lanjut usia (lansia) terdampak pandemi corona di 5 provinsi. Foto: Kemensos

Bansos yang akan disalurkan meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Program Sembako sebanyak 18,8 juta KPM dan perpanjangan Bantuan Sosial Tunai (BST) pada Mei-Juni 2021 untuk 10 juta KPM.

“Tujuannya untuk menyinkronkan agar bansos bisa disalurkan secepat mungkin dan cakupannya betul-betul tepat sasaran. Paling utama agar masyarakat paling terdampak, yaitu mereka yang ada di lapisan terbawah bisa terbantu dengan adanya bansos yang akan digulirkan nanti,” ucap Muhadjir.

Sementara Mensos Tri Rismaharini mengatakan, setelah perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), realisasi penyaluran bansos PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) berjumlah 32.953.559 keluarga/jiwa.

Akan tetapi, saat ini terdapat 3.614.355 KPM data di Himbara yang belum bisa disalurkan, antara lain gagal burekol karena data anomali dan tidak lengkap.

Data anomali itu merupakan data yang sesuai Dukcapil namun tidak bisa dilakukan pembukaan rekening di bank karena beberapa hal, seperti nama yang tidak sesuai format dan sebagainya.

Sedangkan Menkeu Sri Mulyani menegaskan, tidak ada masalah dalam penganggaran untuk pemberian bansos BST.

Namun, ia meminta Mensos bersurat terkait usulan untuk anggaran perpanjangan alokasi BST Mei-Juni 2021.

“Saya minta ini untuk segera dikirim agar Juli ini bisa segera disalurkan sekaligus dua bulan alokasi BST. Ini tentu akan sangat membantu. Kalau untuk penyaluran kepada mereka yang datanya mirip (mendekati 70 persen) dan data kurang lengkap, Mensos bisa menyurati Himbara untuk memberikan otorisasi,” kata Sri Mulyani.

Comments are closed.