Mensos Tindak Tegas Oknum Pendamping PKH ‘Nakal’: Tidak Ada Kata Maaf!

Mensos Risma secara simbolis menyerahkan KKS dan Buku Tabungan kepada 12 orang KPM di Balai Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang (29/06). Foto: Dok. Kemensos RI

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini akan menindak tegas oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang berani mengambil hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Saya telah berkomunikasi dengan Bareskrim Polri supaya cepat menangani oknum pendamping PKH dan laporannya sudah 1 pekan lalu,” ujar Mensos dalam kunjungannya di Balai Desa Kanigoro, Malang, Jawa Timur, Selasa (29/6).

Jika terbukti, kata Mensos, oknum pendamping PKH itu bisa dipidana karena telah merugikan para KPM yang seharusnya menerima bantuan sosial (bansos). “Kami pasti akan berhentikan dari tugas sebagai pendamping PKH. Untuk soal proses hukumnya silakan tanya ke Polres Malang saja ya,” tambah Mensos.

Mensos Risma secara simbolis menyerahkan KKS dan Buku Tabungan kepada 12 orang KPM di Balai Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang (29/06). Foto: Dok. Kemensos RI

Terdapat 32 kartu yang tidak diserahkan kepada KPM PKH dengan nominal yang beragam, bahkan ada yang Rp 3 juta per tahun dan penyelewengan tersebut sudah dilakukan sejak 2017 lalu.

“Untuk penyaluran bulan Juni ini, kita mengejar KPM PKH agar jangan sampai terlambat karena kalau terlambat harus menunggu tiga bulan lagi,” tegasnya.

Mensos tidak menampik di daerah lain pun ada oknum seperti ini, namun Kemensos memastikan akan memproses pelanggaran tersebut secara tegas. Selain bekerja sama dengan Bareskrim Polri, Kemensos juga akan melibatkan pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut dan menindaknya.

Kemensos memastikan saat ini bantuan PKH tidak dalam bentuk barang, melainkan uang tunai yang diterima setiap KPM yang berhak menerimanya. “Bansos PKH dalam bentuk uang tunai dan bukan barang. Jadi, kalau ada bantuan dalam bentuk barang jelas itu bukan dari kami,” ujarnya.

Mensos Risma secara simbolis menyerahkan KKS dan Buku Tabungan kepada 12 orang KPM di Balai Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang (29/06). Foto: Dok. Kemensos RI

Sebelumnya, seorang pendamping PKH berinisial “P” yang direkrut pada 2016 di wilayah tugas Kabupaten Malang telah melakukan penyelewengan terhadap bantuan untuk KPM. Ia memanipulasi 32 data KPM PKH yang dilakukan saat validasi data 2017, sehingga ke-32 KPM tersebut tidak mengetahui mereka merupakan peserta PKH.

Sejak 2017 hingga awal 2021, KKS disimpan dan setiap tahap penyaluran ditarik P, lalu dananya digunakan untuk kepentingan pribadi. Untuk menghilangkan jejak penyimpangan dan barang bukti, P pun membakar 32 KKS yang dikuasainya dengan nilai kerugian berkisar ratusan juta rupiah.

Artikel ini merupakan bentuk kerja sama dengan Kementerian Sosial RI

Comments are closed.