Menkominfo: Arahan Presiden soal PPKM Darurat Wajib Dilaksanakan Tanpa Kompromi

Petugas gabungan memeriksa identitas pengendara sepeda motor dalam rangka PPKM Darurat di Jalan Raya Bogor, Jakarta, Jumat (2/7/2021). Foto: Muhammad Adimaja/Antara Foto

Pemerintah resmi memberlakukan PPKM Darurat Jawa-Bali pada 3-20 Juli. Semua pihak, termasuk masyarakat, kepala daerah, hingga pejabat diminta menaati dan wajib melaksanakan PPKM Darurat.

Menurut Menkominfo Johnny G Plate, kebijakan PPKM Darurat bertujuan untuk melindungi keselamatan semua orang.

“Arahan Presiden tersebut (PPKM Darurat) menyangkut kemanusiaan dan keselamatan jiwa masyarakat. Untuk itu, arahan dan regulasi turunannya wajib dilaksanakan dengan tanpa kompromi oleh semua pihak,” jelasnya dalam keterangan resminya, Sabtu (3/7).

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate. Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Johnny menegaskan imbauan ini juga wajib dilaksanakan jajaran Kominfo. Ia meminta jajarannya membantu menyukseskan PPKM Darurat, sehingga laju kasus corona bisa dikendalikan dan perekonomian kembali pulih.

“Agar ikut serta mengambil inisiatif, bersifat proaktif, serta memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain dalam menerapkan kebijakan PPKM Darurat Jawa Bali. termasuk TNI, Polri, dan pemerintah daerah sesuai tugas, pokok dan fungsi masing-masing untuk membantu percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” tegasnya.

Perintah tersebut dimuat dalam Instruksi Menkominfo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Implementasi Kebijakan PPKM Darurat Jawa Bali di lingkungan Kominfo.

Warga yang menggunakan masker melintasi mural yang berisi pesan waspada penyebaran virus Corona di kawasan Tebet, Jakarta. Foto: Ajeng Dinar Ulfiana/REUTERS

Ia juga memerintahkan sivitas Kominfo berperilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan prokes secara ketat.

“Yaitu menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas (5M), serta melakukan testing, tracking dan treatment (3T),” urainya.

Bagi pegawai di lingkungan Kominfo yang tidak menaati dan lalai dalam menjalankan kebijakan tersebut, Johnny menegaskan adanya hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Ketidaktaatan dan atau kelalaian dalam menjalankan PPKM Darurat Jawa Bali, akan dijatuhi hukum disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” pungkasnya.

Infografik PPKM Darurat Berlaku di Jawa dan Bali.
Foto: kumparan

Langkah tegas PPKM Darurat diambil pemerintah untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Tanah Air yang berkembang sangat cepat dalam beberapa waktu belakangan.

Presiden Jokowi pun meminta masyarakat untuk lebih disiplin mematuhi pengaturan PPKM Darurat. Ia meyakini penyebaran COVID-19 di Indonesia dapat segera ditekan dengan kerja sama yang baik dari seluruh masyarakat.

Ia juga meminta masyarakat tetap tenang dan waspada, dengan terus disiplin prokes.

Comments are closed.