Mengintip Kesiapan Indonesia di Era Kendaraan Listrik

Salah satu Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Rest Area KM 207 A Ruas Palikanci (dokumen pribadi)

Kendaraan bermotor listrik sudah menjadi tren di berbagai negara di Dunia. Masyarakat internasional mulai sadar akan transportasi yang ramah lingkungan dengan meninggalkan Bahan Bakar Minyak (BBM) lalu menggantinya dengan energi listrik yang tersimpan dalam baterai sebagai tenaga penggerak. Bagaimana dengan Indonesia?

Penjualan mobil listrik di berbagai negara maju telah mengalahkan kendaraan konvensional. Sebagai contoh, seperti yang dikutip beberapa media, kendaraan listrik berbasis baterai di Norwegia yang pada 2020 lalu telah berkontribusi sebesar 54,3 persen dari seluruh penjualan mobil di negara tersebut.

Tesla, perusahaan otomotif asal Amerika Serikat juga mencatatkan sejarah pada tahun 2020 secara resmi menjadi pembuat mobil paling berharga di seluruh dunia. Perusahaan milik Elon Musk ini berhasil mengalahkan Toyota Motor Corp dengan nilai pasar sebesar USD183,7 miliar sedangkan Toyota dengan nilai pasar USD178,78 miliar sebagaimana dilansir oleh idxchannel.com.

Tidak mau ketinggalan dengan negara-negara lain, saat ini Indonesia juga terus bergerak menuju era kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Sejak dua tahun lalu Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Dengan payung hukum ini, diharapkan ekosistem kendaraan bermotor listrik dapat segera terbentuk dengan keterlibatan berbagai pihak.

Guna mendukung kebijakan Presiden tersebut, berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah telah menunjukkan komitmennya. Berbagai kemudahan bagi kendaraan listrik seperti insentif pajak kendaraan, bea balik nama, kemudahan kredit, pembebasan ganjil genap, dan berbagai insentif lain telah diatur untuk menarik minat masyarakat beralih ke kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Infrastruktur Disiapkan

Meskipun berbagai insentif telah diberikan, namun masyarakat Indonesia masih enggan berpaling ke kendaraan listrik. Selain harga beli yang masih tinggi, masih minimnya infrastruktur pengisian baterai juga menjadi salah satu kendala. Nggak lucu kalau keren-keren naik mobil listrik, tapi kehabisan baterai di tengah kota dan tidak menemukan stasiun pengisian baterainya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang membidangi energi dan ketenagalistrikan telah menerbitkan aturan untuk mengatasi masalah minimnya charging station tersebut. Melalui Peraturan Menteri ESDM No.13 tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, Menteri ESDM Arifin Tasrif memberikan dasar hukum bagi bisnis Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU). Dalam regulasi ini diatur ketentuan ketenagalistrikan, tarif tenaga listrik, serta standar dan keselamatan ketenagalistrikan untuk SPKLU dan SPBKLU.

Hingga April 2021 telah terbangun 112 unit Charging Station pada 83 lokasi yang tersebar di beberapa area seperti SPBU, SPBG, perkantoran, perhotelan, pusat perbelanjaan, dan area parkir. SPKLU juga tersedia di empat rest area di sepanjang jalur tol lintas jawa seperti Rest Area KM 207 A Ruas Palikanci, Rest Area KM 379 A Ruas Batang-Semarang, Rest Area KM 519 A dan B Ruas Solo-Ngawi. SPKLU juga telah hadir di tol Sumatera, yaitu Rest Area Tol Bakauheni – Terbanggi Km 20 B.

Sebaran 112 Charging Station di Indonesia per April 2021. (sumber: Kementerian ESDM)

Seperti dikutip dari laman Direktorat Jenderal ketenagalistrikan, diharapkan pada tahun 2025 nanti akan terbangun 3.861 SPKLU dengan jumlah KBLBB sebanyak 39.627 unit. Untuk SPBKLU sendiri diharapkan dapat terbangun 17.000 unit di tahun 2025.

Salah satu upaya menarik minat masyarakat berpaling ke kendaraan listrik adalah tarif pengisian baterai k di Indonesia juga relatif lebih murah dibandingkan dengan beberapa negara lain di dunia. Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020, tarif isi daya kendaraan listrik di SPKLU mengacu pada kategori tarif layanan khusus dengan berkisar antara Rp1.644,52—Rp2.466,78 per kWh. Hanya Tiongkok yang tarifnya lebih rendah daripada Indonesia.

PT PLN (Persero) juga masih memberikan diskon tarif pengisian pada jam-jam tertentu. Dengan tarif pengisian kendaraan listrik yang murah tersebut, jika dibandingkan dengan kendaraan konvensional, untuk tipe tertentu KBLBB lebih hemat hingga lebih dari 4 kali. Jauh lebih hemat bukan?

Dukungan Publik

Menarik minat publik berpindah ke kendaraan listrik bukanlah perkara mudah. Apalagi jika Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah kekeuh dengan kebijakan masing-masing dan tidak mau bersinergi. Rencana memenuhi jalanan dengan kendaraan tidak beremisi hanyalah mimpi.

Apresiasi untuk Kementerian ESDM yang pada 18 Desember 2020 lalu menginisiasi public launching kendaraan bermotor listrik. Peluncuran publik ini dihadiri secara daring oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Kepala Staf Kepresidenan, Gubernur, pimpinan BUMN, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, dan media yang menjadi unsur-unsur pentahelix ekosistem KBLBB.

Mengutip dari laman esdm.go.id, inisiasi dari Kementerian ESDM ini semata ingin sesegera mungkin menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini hampir separuhnya dipenuhi dengan impor. Dengan pertumbuhan kendaraan bermotor konvensional sekitar 10 juta unit pertahun, kebutuhan BBM terus meningkat mencapai 414 juta barel per tahun. Sebagian kebutuhan BBM domestik tersebut harus diimpor sehingga membebani neraca dagang Indonesia. Dengan mempercepat ekosistem kendaraan bermotor listrik, maka subsidi BBM bisa ditekan secara signifikan dan akhirnya dapat menghemat miliaran devisa.

Upaya Kementerian ESDM mengajak seluruh elemen bangsa menggunakan kendaraan bermotor listrik ini perlu diikuti kesadaran publik. Publik perlu memahami bahwa BBM yang kita gunakan untuk menggerakkan kendaraan berasal dari fosil yang sewaktu-waktu langka dan akan habis. Melalui bahan bakar listrik yang nantinya akan banyak dibangkitkan dari Energi Baru Terbarukan (EBT), kemandirian energi dapat terus dijaga.

Percepatan ekosistem KBLBB ini membutuhkan dukungan publik. Pemerintah telah menyiapkan berbagai kampanye untuk menarik minat publik. Saatnya seluruh bangsa menyingkirkan ego untuk bersama-sama menyiapkan transportasi masa depan yang ramah lingkungan dan ramah devisa negara. Jika semua elemen bangsa siap, sepertinya Indonesia siap menuju era kendaraan listrik.

Comments are closed.