Ma’ruf Amin Dukung Mahfud MD Bentuk Satgas Usut Transaksi Rp 349 T

Wakil Presiden Ma’ruf Amin usai melaporkan SPT Tahunan 2022. Foto: BPMI Setwapres

Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD akan membentuk Satgas terkait transaksi mencurigakan Rp 349 T di Kementerian Keuangan.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan dukungannya atas rencana tersebut.

“Saya kira pemerintah akan mendukung, kok, bagus itu,” kata Ma’ruf usai menghadiri acara Pengukuhan KDEKS Provinsi Kalimantan Selatan dan Peresmian Kalsel Nasional Halal Fair 2023 di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Selasa (11/4).

Menurut Ma’ruf, keberadaan satgas yang akan melibatkan lintas instansi akan memperjelas transaksi janggal yang berhasil dihimpun PPATK dari tahun 2009 hingga 2023.

“Dengan adanya satgas ini, nanti akan jelas sebenarnya dana itu dana siapa, ke mana saja, dari mana, apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang mendapatkan dana secara tidak sah,” tuturnya.

Ma’ruf berharap, satgas bentukan Komite TPPU ini nantinya akan menghindarkan kecurigaan masyarakat kepada pihak-pihak yang tidak bersalah. Pembentukan satgas juga dinilai sebagai langkah penting untuk memberantas korupsi.

“Jadi tidak hanya angka, tapi tidak tahu ini detailnya seperti apa. Sehingga melalui satgas tidak terjadi lagi semacam menuduh pihak-pihak secara tidak jelas, tidak tabayyun, tidak adanya penelusuran, itu saya kira penting,” pungkasnya.

Sebelumnya, Mahfud MD menyatakan akan membentuk satgas untuk mengusut tuntas transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 T di Kemenkeu. Satgas akan bekerja dengan case building (membangun kasus dari awal).

Satgas akan melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Bareskrim Polri, Pidsus Kejagung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, dan Kemenko Polhukam. Mahfud juga menyebut, tim satgas akan memulai dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) soal penyelundupan impor emas batangan.