Luhut Susun Revisi Kategori Perusahaan Esensial-Critical Selama PPKM Darurat

Penyekatan kendaraan dari Tangerang ke Jakarta, pada Rabu (7/7). Foto: Dok. Istimewa

Pemerintah telah mengumumkan akan segera merevisi bidang-bidang yang masuk dalam kategori sektor esensial, nonesensial, dan critical selama PPKM Darurat. Hal ini dilakukan setelah pelaksanaan rapat koordinasi dengan para stakeholder terkait PPKM Darurat Jawa-Bali.

Informasi ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi dalam keterangan pers harian PPKM Darurat pada Rabu (7/7).

Menurut Dedy, rapat yang dipimpin langsung oleh Koordinator PPKM Darurat yakni Luhut Binsar Panjaitan dilakukan untuk mengetahui perkembangan selama masa pengetatan berlangsung.

“Hari ini Koordinator PPKM Darurat telah mengadakan rakor pengaturan kerja di kantor atau WFO dalam sektor esensial dan kritikal bersama Menteri, Gubernur, Kapolda, dan Pangdam se-Jawa-Bali untuk mencermati masukan dan memantau perkembangan di lapangan. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar penegakan aturan lebih konsisten sesuai dengan aturan WFO dan WFH,” kata Dedy.

Dari hasil rapat tersebut, kemudian muncul sejumlah revisi terkait bidang-bidang yang bisa dimasukkan dalam sektor esensial maupun kritikal.

Berikut merupakan daftar usulan revisi:

Sektor Esensial:

1. Dalam sektor keuangan dan perbankan dihasilkan hanya meliputi asuransi, bank yang berorientasi pada layanan pelanggan, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan;

2. Sektor teknologi informatika dan informasi. Meliputi operator seluler, data center, internet, pos dan pekerja media;

3. Untuk industri orientasi ekspor. Diusulkan agar pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen ekspor barang atau PEB selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan dan wajib punya Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan saat mengunjungi food estate di Desa Bentuk Jaya (A5), Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Selasa (6/4). Foto: Kementan RI

Bidang Kritikal:

1. Kesehatan;

2. Keamanan dan Ketertiban;

3. Energi;

4. Logistik, transportasi, dan distribusi, terutama untuk kebutuhan pokok;

5. Makanan dan minuman penunjang, termasuk untuk hewan ternak dan peliharaan;

6. Petrokimia;

7. Semen dan bahan bangunan;

8. Objek vital nasional;

9. Proyek strategis nasional;

10. Proyek konstruksi;

11. Utilitas dasar (listrik, air, dan pengelolaan sampah).

Terkait pembatasan kapasitas, seluruh bidang dalam sektor esensial dapat beroperasi dengan maksimal 50 persen staf.

Sementara untuk sektor kritikal yaitu bidang kesehatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, dapat beroperasi maksimal dengan staf 100 persen tanpa pengecualian.

“Untuk bidang energi sampai utilitas dasar dapat beroperasi 100 persen dengan staf maksimal hanya pada fasilitas produksi, konstruksi, dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara operasi perkantoran yang mendukung operasional kehadiran stafnya maksimal 20 persen, ” tambah Dedy.

Terkait usulan ini, Menteri Dalam Negeri akan segera merevisi aturan seperti yang telah dijelaskan dalam waktu dekat.

Comments are closed.