KPPU Minta TNI Ungkap Eksportir Penyelundupan Minyak Goreng di Dermaga Belawan

Jeriken-jeriken kosong minyak goreng curah di Pasar Minggu, Senin (9/5). Foto: Muhammad Darisman/kumparan

TNI AL menangkap kapal angkut kontainer MV Mathu Bhum berbendera Singapura di Dermaga Belawan International Container Terminal pada hari Jumat (6/5) karena membawa 34 peti kemas berisi minyak goreng dengan tujuan ekspor ke Malaysia.

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) meminta TNI untuk mengungkapkan siapa eksportir di balik penyelundupan minyak goreng tersebut. Hal ini menjadi pertimbangan bagi tim penyelidikan KPPU.

“Ini bisa sangat membantu sebenarnya bila pihak TNI terbuka terkait nama-nama perusahaan yang melakukan penyelundupan tersebut. Supaya kita bisa tahu berkaitan pelaku usaha yang sedang kami selidiki,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Deswin Nur kepada kumparan, Rabu (11/5)

Deswin mencermati adanya oknum pelaku usaha yang mengalihkan penjualan distribusi ke pihak yang tidak sesuai. Kegiatan ini bisa mengarah ke koordinasi atau upaya menghambat peredaran minyak goreng dalam negeri.

“Tidak menutup kemungkinan jika usaha ini membatasi peredaran minyak goreng ke masyarakat. Mereka lebih memilih menjual ke luar daripada dalam negeri,” ujarnya.

Penyerahan petisi pengusutan dugaan kartel minyak goreng dari YLKI untuk KPPU di Kantor KPPU, Selasa (26/4/2022). Foto: Akbar Maulana/kumparan

Deswin menegaskan pentingnya informasi pelaku usaha tersebut segera diungkap. Apabila KPPU telah mendapat informasi, tim penyelidikan akan mencocokkan dengan perusahaan yang sedang diselidiki di proses penyelidikan.

“Kita cek apakah mereka sudah memenuhi panggilan atau belum. Kalau belum dipanggil, kita akan semakin menggali dugaan penyelundupan,” tambahnya.

Deswin menyebut KPPU telah melayangkan total 56 surat panggilan kepada sejumlah pihak terkait penyelidikan dugaan kartel minyak goreng. Pihak-pihak yang dipanggil diharapkan menanggapi surat panggilan hingga 20 Mei 2022.

“Kalau pihak perusahaan sangat penting bagi kami dan ada bukti-bukti dokumen mengarah, kita tentu butuh pihak tersebut untuk hadir. Jika pelaku usaha tidak kooperatif, kita akan melakukan tindakan yang diperkenankan melalui Undang-Undang,” ujarnya.

Comments are closed.