KPK Periksa Perdana Ade Yasin Sebagai Tersangka, Konfirmasi Hasil Penggeledahan

Tersangka Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/5/2022). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Penyidik KPK melakukan pemeriksaan perdana terhadap Bupati Bogor, Ade Yasin, pada Selasa (10/5).

Ini merupakan pemeriksaan pertama Ade setelah ditetapkan sebagai tersangka suap. Suap itu dilakukan agar Kabupaten Bogor mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2021.

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, selain Ade Yasin, penyidik turut memeriksa tiga tersangka lainnya yakni Maulana Adam, Sekdis Dinas PUPR Kabupaten Bogor; Ihsan Ayatullah, Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor; serta Rizki Taufik, PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

Mereka diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi satu dengan yang lainnya.

Terhadap Ade dan ketiga tersangka, kata Ali, pihaknya mengkonfirmasi terkait hasil geledah yang dilakukan oleh penyidik KPK beberapa waktu lalu.

“Keempatnya hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan konfirmasi barang bukti hasil kegiatan penggeledahan,” ujar Ali melalui keterangan tertulis, Rabu (11/5).

Pelaksana Harian (Plh) Juru Bicara KPK yang baru Ali Fikri menyampaikan konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/12/2019). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Sebelumnya, ada 4 lokasi yang digeledah oleh penyidik KPK terkait perkara ini. Keempat lokasi itu yakni rumah dinas Bupati Bogor, rumah di Ciparigi Bogor Utara, Kantor Dinas PUPR Pemkab Bogor, dan Kantor BPKAD Pemkab Bogor.

Dalam penggeledahan tersebut, KPK mengamankan berbagai bukti terkait perkara. Bukti yang diamankan berupa dokumen keuangan sampai mata uang asing.

Selain mengkonfirmasi soal hasil dari proses penggeledahan, Ali menyebut penyidik turut mendalami keterangan dari para tersangka terkait dugaan adanya pembahasan temuan tim pemeriksa BPK terkait sejumlah proyek di Dinas PU Kabupaten Bogor.

“Di samping itu juga didalami terkait awal mula pembahasan dari temuan Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Jawa Barat pada beberapa proyek di Dinas PU Kabupaten Bogor yang diduga prosesnya tidak sesuai ketentuan,” kata Ali.

Tersangka Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/5/2022). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Dalam kasus ini, Ade Yasin serta 3 anak buahnya dijerat sebagai tersangka karena diduga menyuap 4 pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Ade dkk diduga menyuap para pemeriksa BPK senilai miliaran rupiah. Tujuannya agar Kabupaten Bogor mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2021.

Sebab, Ade mendapatkan informasi bahwa audit keuangan di Pemkab Bogor jelek dan bisa berakibat opini disclaimer. Hal ini lantaran dalam temuan audit, ditemukan sejumlah masalah, terutama terkait proyek di Dinas PUPR Kabupaten Bogor yang pelaksanaanya tidak sesuai dengan kontrak.

Salah satu proyek yang dimaksud yakni pembangunan jalan Kandang Roda – Pakansari senilai Rp 94,6 miliar.

Atas perbuatannya, sebagai pemberi suap, Ade dkk dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU Tipikor. Sementara penerima suap dijerat dengan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Tipikor.

Comments are closed.