Komisi II: Desa Bukan Basis Politis, Jabatan 9 Tahun Buat Orang di Zona Nyaman

Sejumlah peserta aksi demo Kepala Desa membubarkan diri usai melakukan aksi unjuk rasa di depan Kompleks DPR, Senayan, Jakarta pada Selasa (17/1/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Para Kepala Desa (Kades) mendesak agar UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa direvisi. Dalam tuntutannya, para kades meminta agar masa jabatannya diperpanjang menjadi sembilan tahun. Kades merasa waktu enam tahun tidak cukup untuk membangun desa.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, menyebut tuntutan dari para kades ini harus dikaji secara mendalam. Ia memandang bahwa kades harus bisa memetakan persoalan dan mengambil keputusan dalam rangka pembangunan desa.

“Ada gagasan desa bukan basis politis tapi basis teknokratis. Desa membangun memerlukan kapasitas teknokratis. Durasi 9 tahun bisa membuat seseorang ada di zona nyaman,” kata Mardani dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/1).

“Ini mesti segera disatukan komandonya, mulai pembinaan, pengelolaan SDM, anggaran dan evaluasinya. Kesatupaduan pengelolaan menjadi kewajiban,” sambungnya.

Ketua DPP PKS, Wakil Ketua Komisi II DPR, Mardani Ali Sera. Foto: Dok. Istimewa

Mardani mengatakan, masa jabatan kades per periode enam tahun ini sudah pas. Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana para kades dan perangkatnya ini bisa bekerja maksimal, misalnya dengan menambah dana bulanan.

“Konsep 6 tahun dan bisa tiga periode sudah pas. Tapi dana bulanan untuk Kepala Desa dan perangkat desa perlu diperbesar agar efektivitas kerja dapat optimal. Tapi seperti di awal, ke depan desa dijadikan basis teknokratis bukan basis politis,” tuturnya.

Hal senada juga diutarakan oleh Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus. Gaus menyebut tuntutan dari unjuk rasa para kades ini harus dicermati secara mendalam. Sebab, waktu sembilan tahun adalah bukan hal yang sebentar untuk satu periode masa jabatan.

Ratusan kepala desa demo di depan DPR meminta perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

“Kalau misalkan sembilan tahun ternyata misalkan kepala desa yang kepilih itu orangnya melempem, tidak punya inovasi, tidak punya kreativitas, nah itu tentu masyarakat desa itu akan menerima akibat daripada massa yang panjang itu, ini juga harus dipikirkan,” kata Gaus.

Sementara itu, isu penambahan masa jabatan kades menjadi 9 tahun ini juga dikaitkan dengan pendulangan suara untuk Pemilu 2024 mendatang. Namun, Gaus menegaskan bahwa kades harus taat dengan Undang-undang yang berlaku untuk tidak boleh menjadi tim sukses dari pihak mana pun.

“Ya kita kan kepala desa kan tidak boleh terlibat sebagai tim sukses itu kan diatur oleh Undang-Undang. Jadi enggak boleh memanfaatkan Kepala Desa untuk pemenangan seseorang apakah untuk Pileg, Pilkada, ataupun Pilpres,” jelasnya.

Menurut Gaus, selain dari mengkaji aturan masa jabatan kepala desa, yang lebih penting adalah mengkaji mekanisme aturan tata cara dalam pemilihan kepala desa agar para kades bisa efektif dalam menjalankan tugasnya.

Comments are closed.