Kata Kades di Magelang soal Tuntutan Masa Jabatan 9 Tahun

Kades yang mengikuti demo untuk tuntut masa jabatan jadi 9 tahun. Foto: Istimewa

Sekitar 15 ribu kepala desa (kades) melakukan demo di depan gedung DPR RI beberapa waktu lalu. Mereka menuntut agar masa jabatan Kades yang semula 6 tahun, diubah atau diperpanjang menjadi 9 tahun.

Wakil Ketua Paguyuban Kades ‘Ngesti Projo’ Kabupaten Magelang, Anwari mengungkapkan bahwa pihaknya setuju dengan hal tersebut, Ia mengatakan ada banyak faktor yang menyebabkan dirinya mendukung usulan atau tuntutan rekan-rekannya itu, kepada pemerintah.

“Saya sangat mendukung aspirasi dari teman-teman Kades yang menginginkan masa jabatan Kades yang semula 6 tahun untuk 3 periode, dirubah menjadi 9 tahun untuk 2 kali periode,” ujar Kepala Desa Pucang, saat ditemui Selasa (24/1/2023).

Ia menilai, masa 6 tahun cukup pendek untuk menyelesaikan berbagai kepentingan dan urusan yang berhubungan dengan pemenuhan aspirasi pemilih atau pendukung. Masih ada banyak masukan warga masyarakat yang muncul setelah Kades terpilih dilantik.

“Tidak dipungkiri, terkadang terjadi kelompok-kelompok kecil di masyarakat yang harus dirukunkan (didamaikan) karena di awal mereka berbeda pilihan saat pencalonan Kepala Desa, dan ini tentunya memakan waktu. Belum lagi nanti janji-janji sebelum terpilih menjadi Kades, yang janji itu harus direalisasikan. Ditambah munculnya program atau usulan warga yang tercecer, usulan yang bersifat person atau kelompok, dan ini semua harus diwujudkan dengan mempertimbangkan ABBD desa atau bahkan dari dana pribadi,” terang Anwari.

Bila masa jabatan Kades benar-benar direalisasikan pemerintah, tugas Kades dan program-program yang ada akan semakin mudah untuk diwujudkan.

“Kita tunggu saja apa kepastian dari pemerintah pusat, meskipun sudah ada angin segar dari Presiden bahwa akan mengabulkan permintaan kami ini,” ujarnya

Ia mengungkapkan bila tuntutan ini disetujui, maka kinerja mereka di lapangan akan menjadi lebih mudah. Hal ini karena seorang Kades harus bisa memberikan solusi dari persoalan-persoalan kecil di masyarakat, bukan hanya soal program desa saja.

“Namun tentunya baik tidaknya dampak 6 atau 9 tahun masa jabatan Kepala Desa, berpulang Kembali dari niat pribadi masing-masing. Benar-benar akan mengabdi kepada masyarakat atau hanya bekerja, sekedar hitung-hitungan materi saja” pungkasnya. (her)

Comments are closed.