Jokowi Targetkan PPKM Darurat Tekan Mobilitas Warga hingga 50 Persen

Presiden Jokowi saat secara dadakan meninjau penerapan PPKM mikro di Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta, Jumat (25/6). Foto: Agus Suparto/Presidential Palace

Pelaksanaan PPKM Darurat di Jawa-Bali telah memasuki hari keempat. Pemerintah masih terus berupaya dalam menurunkan tingkat mobilitas masyarakat, salah satunya dengan menegakkan aturan seperti WFH 100 persen pada sektor nonesensial dan kritikal.

Walau demikian, penerapan aturan tersebut masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Artinya tingkat mobilitas warga masih tinggi yang terlihat dari padatnya pos-pos penyekatan. Padahal menurunnya mobilitas bisa menekan risiko penularan corona.

Juru Bicara Kemenko Marves, Jodi Mahardi, menyatakan Presiden Jokowi menargetkan mobilitas masyarakat selama PPKM Darurat bisa ditekan sampai 50 persen.

“Dalam rapat terbatas penanganan pandemi pagi ini, Presiden menyampaikan arahan bahwa mobility index masyarakat harus betul-betul dapat diturunkan sampai 50 persen pada masa PPKM Darurat ini dan kita pasti bisa,” kata Jodi dalam keterangan pers virtual, Selasa (6/7).

Petugas mengatur lalulintas saat penyekatan di perbatasan Jakarta-depok pada pelaksanaan PPKM darurat. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Jodi menambahkan, penurunan mobilitas yang signifikan tersebut pernah terjadi pada awal 2021. Ketika itu, terjadi lonjakan kasus yang signifikan usai libur tahun baru.

Menurut Jodi, penurunan mobilitas saat itu bisa mencapai 30 persen. Sehingga ia optimistis selama PPKM Darurat kali ini, target itu bisa tercapai.

“Kita pernah menurunkan sampai 30 persen untuk melandaikan peningkatan kasus di awal tahun ini dan kita pasti bisa. Mari laksanakan perintah Presiden, kurangi mobilitas, tetap di rumah, dan ibadah di rumah,” tutup Jodi.

Comments are closed.