Jerit Pengusaha Ritel soal Jam Buka Mau Dikurangi: Sekarang Sudah Sepi Sekali

Petugas bermasker dan berpelindung wajah membersihkan lantai di Mal Central Park, Jakarta, Rabu (3/6/2020). Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Satgas COVID-19 berencana mengurangi lagi jam operasional pusat perbelanjaan atau ritel. Bila sebelumnya masih diberi kelonggaran untuk buka sampai pukul 20.00 WIB, dalam kebijakan PPKM Mikro terbaru dibatasi hingga pukul 17.00 WIB.

Menanggapi rencana tersebut, pengusaha ritel mengaku kebingungan harus melakukan langkah apa lagi untuk mempertahankan operasional toko.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah, mengungkapkan bahkan tingkat kunjungan ke pusat belanja sudah lebih dulu anjlok sebelum kebijakan pemerintah berlaku.

“Dampaknya sudah kemarin anggota lapor sudah sepi, padahal belum jalan, infonya keluar traffic-nya udah anjlok, sudah sepi sekali,” ujar Budihardjo kepada kumparan, Selasa (29/6).

Ia mengungkapkan, para pelaku ritel ini sudah melakukan berbagai upaya untuk tetap bertahan selama lebih dari setahun merebaknya pandemi COVID-19. Mulai dari menunda-nunda pembayaran sewa, pembayaran supplier, meminjam dana perbankan, hingga ada yang meminjam uang saudara.

Berbagai langkah ini, kata Budiharjo, dilakukan lantaran memilih untuk tutup juga bukan perkara gampang. Selain besarnya biaya yang dibutuhkan, juga mempertimbangkan banyaknya karyawan yang akan terdampak kebijakan.

“Ritel itu secara ekonomi sudah bangkrut, tapi owner pinjam sana sini karena ongkos tutup jauh lebih besar. Jadi pinjam bank, pinjam saudara supaya ritel masih buka dan karyawan masih bisa kerja,” tuturnya.

Petugas kasir menggunakan pelindung wajah dan tirai plastik saat melayani pembeli di Mal Depok Town Square, Depok, Jawa Barat, Kamis (4/6). Foto: ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

Pengusaha Minta Pemerintah Beri Subsidi untuk Karyawan

Budihardjo mengakui bahwa tak sedikit pula ritel yang akhirnya terpaksa merumahkan sampai melakukan PHK terhadap pekerja. Biar tren tersebut tak berlanjut, ia berharap pemerintah mau memberi subsidi terhadap karyawan.

“Kalau saya ungkapkan di luar negeri sudah langsung diberikan bantuan karyawan, jadi karyawan diberikan dukungan oleh negara. Kan yang terdampak langsung kan karyawan jadi satu shift, yang biasa 10 orang jadi 5 orang, 5 orang ini bagaimana? enggak kerja?” tuturnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, menyatakan pendapat senada. Alphonzus berharap keputusan tersebut dapat dikaji lebih jauh lagi.

Dia menegaskan bahwa pusat perbelanjaan hingga saat ini memastikan protokol kesehatan terlaksana dengan baik. Sehingga kebijakan tersebut menurutnya, juga tidak tepat sasaran sebagai langkah mitigasi menekan penyebaran virus.

“Jangan sampai pengorbanan besar dibidang ekonomi menjadi sia-sia akibat kebijakan yang diputuskan tidak efektif untuk mengurangi jumlah kasus positif COVID-19,” ujarnya.

Comments are closed.