Jaksa Agung: Jangan Ragu Tindak Pejabat yang Ambil Kesempatan saat PPKM Darurat

Jaksa Agung ST Burhanuddin resmikan Pembangunan Gedung Utama Kejaksaan Agung, Senin (28/6), Foto: Kejaksaan Agung

Pemerintah menerapkan PPKM Darurat pada 3 hingga 20 Juli karena kasus corona melonjak tajam. Jaksa Agung, ST Burhanuddin, meminta jajarannya mendukung penuh kebijakan tersebut.

Burhanuddin memerintahkan jajarannya tidak ragu menindak pihak yang menyalahgunakan program dalam PPKM Darurat yang menggunakan APBN/APBD.

“Lakukan pengawasan terhadap program-program PPKM Darurat yang menggunakan APBN dan APBD, jangan ragu melakukan upaya represif melalui penindakan bagi siapa saja atau pihak Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah apabila ada yang bertujuan untuk mengambil kesempatan dan keuntungan tidak sah bagi pribadinya sendiri di tengah kondisi yang seperti ini,” ujar Burhanuddin dalam keterangannya saat memberi pengarahan kepada para Kajati dan Kajari se-Jawa dan Bali, Senin (5/7).

Ia mengarahkan para jajarannya untuk berkoordinasi dengan kepolisian dan pihak terkait untuk memberikan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan saat PPKM Darurat.

“Masih adanya pelanggaran dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan alat kesehatan COVID-19 oleh oknum tertentu dan kerumunan, diimbau untuk dituntut secara maksimal terhadap pelaku bersangkutan sehingga hal tersebut dapat memberi efek jera bagi pelaku dan sebagai warning sehingga tidak ada pelaku-pelaku lain bermunculan,” jelasnya.

Kondisi penyekatan PPKM di Jalan Lampiri, Kalimalang, Bekasi. Foto: Dok. Andrian

“Bahwa terhadap para pelanggar Kebijakan PPKM Darurat, selain dapat dikenakan Pasal Tipiring terhadap pelanggar tertentu dapat juga diterapkan ketentuan Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, atau Pasal 212 dan 216 KUHP,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Burhanuddin menegaskan pemberlakukan Work From Home (WFH) secara penuh atau 100% di kejaksaan di Kabupaten/ Kota yang masuk kedalam kriteria level 3 dan level 4 sesuai Instruksi Mendagri

Apabila ada pelayanan publik yang tidak bisa ditunda, kata Burhanuddin, pekerja bisa Work From Office (WFO) hanya sebanyak 25%.

“Pelarangan sementara cuti dan perjalanan dinas bagi seluruh pegawai Kejaksaan keluar daerah sebelum dan atau sesudah hari libur nasional pada minggu yang sama dengan hari libur nasional, kecuali untuk cuti melahirkan dan/atau sakit dan /atau karena alasan penting,” tutupnya.

Comments are closed.