IDI: Usulan Calon Dokter Segera Diluluskan untuk Atasi COVID-19 Terhambat Dikti

Petugas tenaga kesehatan membawa pasien ke ruang Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Dokter Hasan Sadikin (RSHS), Bandung, Jawa Barat, Sabtu (12/6/2021). Foto: Novrian Arbi/Antara

Wacana penambahan tenaga dokter dengan cara mempercepat kelulusan calon dokter bergaung. Pasalnya, pandemi COVID-19 yang makin parah membutuhkan tenaga dokter dan unsur nakes lain dalam jumlah yang besar.

Usulan mempercepat kelulusan calon dokter disampaikan Waketum PB IDI Slamet Budiarto dalam rapat kerja bersama DPR RI secara virtual, Selasa (6/7). Menurutnya ada ribuan calon dokter yang saat ini tertahan lantaran belum lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD).

Saat dihubungi kumparan, Slamet mengatakan kondisi ini cukup darurat sehingga para calon dokter tersebut harus dapat segera diluluskan untuk membantu penanganan COVID-19.

“Jadi sekarang tenaga dokter itu kan kurang. Sehingga butuh tenaga tambahan dokter. Sedangkan dokter mahasiswa yang belum lulus UKMPPD ini sudah lulus di FK-nya, cuma terkendala UKMPPD. Itu sudah layak diluluskan. Ini kan kondisi pandemi, seperti perang untuk memenuhi kebutuhan dokter di pelayanan COVID-19,” kata Slamet, Rabu (7/7).

Wakil Ketua Umum PB IDI Slamet Budiarto. Foto: YouTube/DPR RI

Ia juga telah mengusulkan hal tersebut saat rapat dengan sejumlah kementerian dan juga perhimpunan profesi terkait. Namun, menurutnya, usulan segera meluluskan calon dokter belum mendapat lampu hijau dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendikbud Ristek.

“Sudah rapat antara Menko PMK, Menkes, KKI, sama IDI, sudah rapat. Sudah sepakat tapi sampai hari ini hanya Dikti yang belum melakukan eksekusi, jadi hambatan ada di Dirjen Dikti,” jelas Slamet.

Ilustrasi profesi dokter. Foto: Shutterstock

Menurutnya, pejabat Ditjen Dikti masih mempertimbangkan masalah kompetensi para calon dokter yang belum terpenuhi. Namun Slamet mengatakan, alasan itu tak masuk akal di saat Indonesia menghadapi krisis pandemi COVID-19 dan membutuhkan banyak dokter dan nakes.

“Alasan dia (Dirjen Dikti) tidak berkompeten yang enggak masuk akal. Kompeten dan tidak, kan, yang menentukan fakultas kedokterannya. Sudah dinyatakan lulus, gitu. Jadi tidak mempunyai sense of crisis, ya,” kata Slamet.

Dalam peraturan yang berlaku, seorang mahasiswa kedokteran yang telah lulus pendidikan Strata 1 harus mengikuti pendidikan profesi kurang lebih 2 tahun, kemudian diuji dalam UKMPPD. Lalu baru bisa menyandang gelar dokter dan terjun melayani masyarakat.

Pendapat Slamet berbeda dengan pendapat Dekan FK UI Prof Ari Syam. Prof Ari menilai, masalah yang ada saat ini adalah soal dana dari pemerintah yang tak lancar mengucur.

“Problem utama saat ini adalah pemerintah harus mengeluarkan dana untuk membayar insentif para relawan dan mempersiapkan dana untuk mempekerjakan dokter, itu saja masalahnya. Kalau duit itu ada, dokter pasti banyak bekerja,” ujar Prof Ari saat dihubungi kumparan secara terpisah.

Comments are closed.