Hari Ini Batas Akhir Pengajuan Kasasi Jaksa Pinangki

Terdakwa Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/11). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO

Batas waktu pengajuan kasasi terkait vonis Jaksa Pinangki Sirna Malasari hampir habis. Hari ini merupakan batas akhir pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung.

Putusan terakhir terhadap Jaksa Pinangki ialah 4 tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi DKI. Vonis itu memotong 6 tahun hukuman Jaksa Pinangki sebelumnya.

Vonis Pengadilan Tinggi dibacakan pada 14 Juni 2021 lalu. Merujuk KUHAP Pasal 243, salinan putusan beserta berkas perkara itu dikirim kepada pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan. Nantinya salinan dan berkas diteruskan ke Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. Sementara batas pengajuan kasasi ialah 14 hari setelah salinan dan berkas diberitahukan kepada Terdakwa.

Pihak Jaksa Penuntut Umum menerima salinan putusan pada 21 Juni 2021. Dengan demikian, 14 hari dari tanggal tersebut yakni 5 Juli 2021 menjadi batas akhir.

Pihak JPU maupun pengacara Jaksa Pinangki belum memberikan komentar soal apakah akan kasasi atau tidak. Namun beberapa kalangan menilai JPU tidak akan banding. Mengingat diskon Pengadilan Tinggi itu membuat hukuman Jaksa Pinangki sudah sesuai dengan tuntutan JPU, yakni 4 tahun penjara.

Meski demikian, ICW tetap mendorong Kejaksaan untuk tetap mengajukan kasasi. Sebab bila tidak, maka dinilai secara tidak langsung membenarkan adanya dugaan upaya melindungi Pinangki.

“ICW mendesak agar langkah kasasi segera ditempuh. Jika tidak, maka dugaan publik selama ini kian terkonfirmasi bahwa Kejaksaan Agung sedari awal memang ingin melindungi dan berharap agar Pinangki dihukum rendah,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Senin (5/7).

ICW menilai Jaksa Pinangki layak dihukum maksimal. Sebab, ia merupakan jaksa yang berbuat korupsi.

Bahkan perbuatannya tidak hanya menerima suap miliaran Rupiah dari Djoko Tjandra. Ia pun melakukan pencucian uang serta pemufakatan jahat.

“Lebih miris lagi, terdakwa menjalankan praktik korupsi guna membantu buronan korupsi yang sedang dicari oleh Kejaksaan Agung, Joko S Tjandra,” ujar Kurnia.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

“Selain hal tersebut, putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta itu harus segera dianulir oleh Mahkamah Agung, sebab, dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi persidangan korupsi lainnya yang melibatkan oknum penegak hukum,” sambung dia.

Diketahui, Pinangki merupakan seorang jaksa yang terlibat kasus dugaan suap sekitar Rp 7,3 miliar. Suap itu berasal dari Djoko Tjandra yang merupakan buronan Kejaksaan Agung. Lebih ironisnya, suap itu bertujuan agar Jaksa Pinangki membantu mengurus perkara hukum Djoko Tjandra.

Saksi selaku terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra bersiap memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan Pinangki Sirna Malasari, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/11). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO

Tak hanya suap, Jaksa Pinangki pun diduga melakukan pencucian uang serta pemufakatan jahat untuk menyuap pejabat Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung.

Atas perbuatannya, Jaksa Pinangki dihukum 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Jauh lebih berat dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni 4 tahun penjara.

Namun, Pengadilan Tinggi DKI memotong hukumannya selama 6 tahun. Sehingga, vonis Jaksa Pinangki kini hanya 4 tahun penjara.

Comments are closed.