Gerindra Dukung PPKM Darurat: Supaya Kasus COVID-19 Tak Meledak Seperti India

Gedung perkantoran di Jalan Sudirman Jakarta saat penerapan PPKM Darurat. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Pemerintah secara resmi menerapkan PPKM Darurat mulai Sabtu (3/7) hingga 20 Juli mendatang. PPKM Darurat ini sebagai upaya pemerintah menekan penularan COVID-19 yang belakangan naik sangat signifikan.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan PPKM Darurat adalah upaya pemerintah agar kasus COVID-19 tidak terus meningkat, bahkan meledak seperti di India. Beberapa negara yang telah menerapkan pembatasan terbukti mampu menekan laju COVID-19.

“PPKM Darurat ini sebagai ikhtiar untuk mencegah peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 dari sektor hulunya, supaya kasus COVID-19 di Indonesia tidak meledak seperti India, Afrika, dan negara-negara di Eropa,” jelas Muzani dikutip dari keterangan resminya, Minggu (4/7).

Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Ia menyebut penanganan COVID-19 tidak boleh hanya dilakukan di sektor hilir, melainkan juga upaya penanganan di hulu. Sebab, selama ini penanganan COVID-19 hanya terfokus pada perawatan bagi orang-orang terinfeksi. Sehingga PPKM darurat sebagai upaya penanganan COVID-19 dari sektor hulu.

“Selama ini kita sibuk menangani terdampak COVID-19 yang merupakan penanggulangan di sektor hilir, itu memang bagus. Tapi yang tidak kalah penting yaitu mengatasi permasalahan penanganan COVID-19 dari sektor hulu,” ujarnya.

“Maka, pembatasan aktivitas kegiatan masyarakat atas nama apa pun apakah sosial, ekonomi, keagamaan, pendidikan atau pemerintahan itu menjadi penting sebagai upaya penanganan COVID-19 yang lebih efektif,” kata Muzani.

Petugas gabungan menegur petugas restoran cepat saji yang melanggar jam operasional hingga pukul 20.00 WIB saat melakukan patroli di Kota Madiun, Jawa Timur, Sabtu (3/7/2021) malam. Foto: Siswowidodo/Antara Foto

Oleh karena itu, Muzani meminta seluruh pihak, terutama masyarakat Indonesia, untuk patuh terhadap aturan yang berlaku selama PPKM Darurat. Selain itu, jajaran aparat diharapkan dapat menjalankan kontrol maksimal sehingga implementasi PPKM Darurat bisa berjalan baik. Termasuk tempat-tempat rekreasi atau pariwisata untuk ditutup sementara waktu.

“Maka harus ada kepatuhan dari semua pihak baik itu individu, korporasi maupun perkantoran, dan organisasi kemasyarakatan untuk taat terhadap PPKM Darurat. Jangan berkerumun atas nama kegiatan apa pun,” ujar Wakil Ketua MPR RI ini.

“Termasuk pasar tradisional dan swalayan harus taati protokol kesehatan. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Kebijakan ini harus didukung oleh semua pihak, sehingga semangat PPKM Darurat yang diputuskan pemerintah ini bisa menghasilkan sesuatu yang diharapkan yaitu menurunnya angka kematian dan penularan setiap harinya,” ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI itu.

Aktivitas masyarakat di Kali Besar Kota Tua pada hari pertama PPKM Darurat di Jakarta (3/7/2021). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Muzani juga meminta setiap kader Gerindra di seluruh Indonesia untuk ikut mentaati aturan yang berlaku selama PPKM Darurat. Dia meyakini, jika PPKM Darurat diimplementasikan dengan baik, maka hasilnya akan dirasakan setelahnya.

“Kita pernah berlakukan PSBB dan hasilnya sangat baik, jumlah kematian dan penularannya menurun drastis. Begitupun PPKM Darurat ini, jika semua patuh dan kontrol di lapangan baik, hasilnya baru akan kita rasakan 3 atau 4┬áminggu yang akan datang. Ingatkan keluarga kita, teman-teman kita, orang tua kita untuk mentaati aturan PPKM Darurat,” tutur Muzani.

Muzani juga mendorong percepatan vaksinasi masyarakat, agar herd immunity bisa segera tercapai.

“Kemudian diharapkan pemerintah juga terus meningkatkan jumlah vaksinasi setiap harinya, sehingga kemungkinan Indonesia mencapai herd immunity yakni 75 persen warganya telah divaksin itu bisa dicapai secepat mungkin,” pungkasnya.

Comments are closed.