Ganjar Terbitkan Ingub PPKM Darurat di Jateng, Ini Isinya

Gubernur Jateng Ganjar Prabowo usai rakor virtual penegakan disiplin prokes dengan Mendagri Tito Karnavian. Foto: Pemprov Jawa Tengah

Gubernur Jawa Ganjar Pranowo menerbitkan Instruksi Gubernur No 2 Tahun 2021 tentang Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM Darurat) di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam instruksi gubernur itu, Ganjar menyebutkan, terdapat 22 Daerah yang masuk dalam level 3 penyebaran COVID-19.

22 daerah itu antara lain : Kabupaten Wonosobo, Wonogiri, Temanggung, Tegal, Sragen, Semarang, Purworejo, Purbalingga, Pemalang, Pekalongan, Magelang, Kendal, Karanganyar, Jepara, Demak, Cilacap, Brebes, Boyolali, Blora Batang, Banjarnegara dan Kota Pekalongan.

Selanjutnya, dalam instruksi gubernur itu tertulis terdapat 13 daerah yang masuk dalam level empat atau level paling berisiko.

13 daerah itu yakni, Kabupaten Sukoharjo, Pati, Kudus, Rembang, Klaten, Kebumen, Grobogan, Banyumas, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga dan Kota Magelang.

Meski demikian, dalam instruksi gubernur itu, Ganjar meminta seluruh bupati/wali kota di Jateng untuk melaksanakan pengetatan aktivitas selama periode PPKM Darurat mulai tanggal 3 – 20 Juli 2021.

Ganjar juga meminta seluruh kepala daerah untuk menerapkan 100 persen work from home di sektor pemerintahan. Sementara sektor esensial atau kritikal seperti kesehatan, kebencanaan, sentra vaksinasi, perhubungan, satpol PP, pemadam kebakaran atau pun unit kerja yang melayani masyarakat dapat diberlakukan work from office maksimal 25 persen dengan protokol yang ketat.

Selanjutnya, seluruh bupati/wali kota juga diwajibkan melaporkan cakupan vaksinasi secara rutin. Laporan ini akan dievaluasi setiap hari sebagai dasar relokasi kebutuhan vaksin.

Politisi PDIP itu juga memerintahkan agar seluruh kepala daerah melakukan refocusing anggaran paling sedikit 8 persen untuk penanganan pandemi COVID-19.

Anggaran itu nantinya akan digunakan untuk pemenuhan SDM kesehatan, logistik, alat kesehatan, dukungan posko desa/kelurahan, dan untuk memperkuat pelaksanaan TLI (Tes, Lacak, Isolasi).

Dan tak kalah penting adalah perintah agar PPKM dilaksanakan secara sinergitas antara forkopimda. Termasuk dalam pengawasan tempat karantina di tingkat desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten.

Termasuk dalam hal rekayasa lalu lintas, pembatasan jam operasional, ataupun operasi yustisi.

Ganjar juga meminta 35 kepala daerah yang ada di bawahnya untuk melaporkan pelaksanaan PPKM Darurat minimal setiap hari Jumat.

“Instruksi gubernur sudah saya buat dan saya kirimkan langsung ke Bupati, Wali Kota di Jateng,” ujar Ganjar kepada wartawan, Jumat (2/7) malam.

Comments are closed.