Eks Kepala SKK Migas: Energi Terbarukan Tak Akan Pernah Bisa Gantikan Migas

Ilustrasi SKK Migas. Foto: SKK Migas

Mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), Rudi Rubiandini, menyebut transisi energi terbarukan yang saat ini didorong pemerintah tidak akan pernah bisa menggantikan posisi energi dari minyak dan gas (migas).

Rudi menilai transisi EBT yang saat ini dikejar pemerintah lebih tepat jika disebut sebagai substitusi dari penggunaan migas sebagai energi primer. Contohnya mobil listrik, dari sisi penggunaan bahan bakarnya memang mengurangi BBM. Namun, energi listrik yang dihasilkan bersumber dari batu bara dan migas.

“Katanya semua akan diganti dengan EBT? Ketika saya tanya bagaimana bisa? Oh ya nanti mobil listrik. Listrik dari mana? Tetap butuh listrik dari fuel juga. Jadi cuma memindahkan saja. Enggak ada ceritanya transisi,” katanya dalam Webinar SKK Migas ‘Operasional dan Tantangan Industri Hulu Migas’, Kamis (8/7).

Sumber EBT seperti panas bumi, air, matahari, dan lainnya, menurutnya, merupakan substitusi agar beban migas tidak terlalu berat dalam memenuhi kebutuhan energi nasional.

Menurut dia, sumber migas tidak akan habis sampai 30 sampai 100 tahun ke depan. Potensi menemukan cadangan migas masih besar karena pengeboran yang dilakukan di Indonesia saat ini baru 15 km atau baru 15.000 m yang terdalam. Padahal lapisan tanah yang mengandung minyak bisa sampai 100 km.

Mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini. Foto: ANTARA FOTO

Persoalannya, Indonesia belum punya alat-alat mumpuni untuk mencari sumber migas baru, terutama yang lokasinya di lepas pantai (offshore).

“Jadi masih panjang, cuma teknologi kita untuk menyentuh itu belum ada. Jadi please deh, energi migas tetap yang utama,” kata Rudi.

Selain teknologi di hulu migas, dia mengatakan infrastruktur juga sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan migas domestik. Meski Indonesia masuk sebagai net oil importer, tapi gas buminya masih banyak.

“Masalahnya infrastruktur, pipa tidak nyambung ke pabrik-pabrik. Infrastruktur belum cukup di Jawa dan Kalimantan,” tuturnya.

Pemerintah menargetkan bauran EBT 23 persen dalam bauran energi nasional pada 2025. Namun, hingga kini realisasinya baru di kisaran 12 persen.

Comments are closed.