DPR Akan Panggil Pengembang Meikarta & Lippo: Soal Konsumen, Izin, hingga Pajak

Lipsus Meikarta. Foto: kumparan

Komisi VI DPR RI akan kembali memanggil manajemen proyek Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (OT MSU), pada 13 Februari mendatang. Sebelumnya, pengembang megaproyek apartemen ini mangkir dari panggilan Komisi VI DPR RI pada Rabu (25/1).

Padahal Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tersebut diagendakan untuk mendengar pernyataan dari Meikarta atas aduan konsumen yang tidak juga mendapat kejelasan apartemen yang sudah mereka beli. Ketidakhadiran pihak Meikarta ini juga tanpa sepengetahuan Komisi VI.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Mohamad Hekal, mengatakan pihaknya ingin mendengar secara detail progres dari kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang saat ini dijalankan Meikarta bersama para konsumen.

“Namun hari ini karena mereka tidak ada yang hadir, sebetulnya kita juga ingin pertanyakan isu yang berkembang di luar, adanya gugatan Miekarta kepada orang-orang yang ingin mendapatkan hak-haknya dari Meikarata,” kata Hekal saat memimpin RDPU, Rabu (25/1).

Presdir Pengembang Meikarta PT MSU tidak hadir dalam RDPU Komisi VI DPR, Rabu (25/1). Foto: Youtube/DPR RI

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirim surat panggilan kepada Presiden Direktur Meikarta untuk menghadiri RDPU. Namun, ia tak kunjung mendapat respons hingga rapat dimulai.

“DPR sudah berkirim surat dan berkomunikasi dengan Presiden Direktur Meikarta, tak ada jawaban, tak ada respons, dan tak ada surat sama sekali soal keterangan mengapa mereka tak hadir,” kata Andre saat ditemui di Gedung DPR, Rabu (25/1).

Pada pertemuan kedua nanti, Komisi VI DPR RI juga mengundang Lippo Group yakni, PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) Selaku induk usaha dari Meikarta. Sambil menunggu RDPU kedua itu, Komisi VI DPR akan bersurat ke Pimpinan DPR meminta izin mengadakan rapat gabungan antara Komisi III, Komisi VI, dan Komisi XI.

“Undangan kedua, tapi di dalam undangan ini bukan hanya Meikarta yang diundang tapi juga Lippo Group sebagai pemilik Meikarta. Kemungkinan, karena agenda padat, kemungkinan tanggal 13 Februari. Karena agenda kita padat banget,” jelas Andre.

Perwakilan dari Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Indriana, melakukan demo di depan Bank Nobu Plaza Semanggi, Senin (19/12/2022). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Tidak hanya itu, kehadiran Komisi III nanti juga akan membahas soal tuntutan Rp 56 miliar yang dilayangkan Meikarta kepada konsumen yang meminta hak mereka. Dalam rapat gabungan nanti Komisi VI turut menghadirkan Kementerian Investasi sebagai pemegang wewenang perizinan usaha.

“Kita ingin telusuri apakah izin dari Meikarta lengkap atau sudah kedaluwarsa. Karena kasus Meikarta ini kasus sogok-menyogok perizinan waktu itu dan sudah diproses KPK,” tegasnya.

Kemudian dengan hadirnya Komisi XI di rapat gabungan itu, DPRD RI juga akan menghadirkan OJK dan Bank Indonesia, hingga Ditjen Pajak Kemenkeu. “Karena pembayaran cicilan ini ke Bank Nobu, bank yang terafiliasi dengan Lippo. Oleh karena itu kita ingin ada OJK dan Gubernur BI, tapi juga kita ingin undang Dirjen Pajak. Karena tadi, dalam penelusuran sudah ada pungutan pada pajak PPN. Masalahnya pajak PPN ini setor enggak ke negara,” pungkas Andre.

Pemanggilan kepada PT MSU ini merupakan buntut aduan dari konsumen Meikarta. Puluhan konsumen apartemen Meikarta telah melakukan aksi demo di depan Bank Nobu, selaku bank penyalur kredit di Plaza Semanggi akhir tahun lalu.

Mereka yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) menuntut pengembalian dana (refund) pembelian unit apartemen Meikarta. Hal ini lantaran mereka tetap harus, bahkan dipaksa, untuk untuk mencicil walaupun fisik apartemen masih nihil.

Bukannya mereda, masalah semakin runyam. PT MSU menggugat 18 orang konsumen Meikarta senilai Rp 56 miliar dengan alasan pencemaran nama baik yang merugikan perusahaan.

Comments are closed.