Dituntut 12 Tahun Penjara, Eks Ketua DPRD Jabar Siapkan Nota Pembelaan

Suasana sidang kasus dugaan penipuan SPBU dengan terdakwa Mantan Ketua DPRD Jabar, Irfan Suryanagara, di PN Bale Bandung. Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

Mantan Ketua DPRD Jawa Barat, Irfan Suryanagara, dan istrinya, Endang Kusumawaty, dituntut pidana penjara selama 12 tahun oleh jaksa dari Kejari Bale Bandung. Keduanya diduga terlibat dalam kasus penggelapan dan pencucian uang bisnis SPBU.

Menanggapi tuntutan itu, pihak Irfan menilai tuntutan yang dibacakan oleh jaksa berupa imajinasi. Menurutnya, keterangan saksi yang sebelumnya dihadirkan tak sesuai dengan yang tertera dalam surat tuntutan.

“Sehingga sedikit banyak JPU hanya meng-copypaste dari BAP sedangkan pasal 185 ayat (1) KUHAP telah mengatur bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti,” kata Kuasa Hukum dari Irfan, Raditya, pada wartawan di PN Bale Bandung pada Rabu (25/1).

Hal yang sama juga disampaikan kuasa hukum lainnya Rendra T. Putra. Dia menilai tuntutan yang disampaikan oleh jaksa berlebihan dan banyak yang tak cermat.

Sebagai tindak lanjut, pihak Irfan bakal menyampaikan nota pembelaan atau pledoi pada persidangan selanjutnya.

“Misalnya, ada pernyataan JPU bahwa Endang Kusumawaty yang bersaksi untuk Irfan Suryanagara. Itu kan tidak pernah terjadi karena mereka hubungan suami-istri. Dari situ, kita bisa lihat dan simpulkan bahwa tuntutan JPU tidak cermat,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Irfan dituntut pidana kurungan selama 12 tahun dan denda Rp 2 miliar terkait dengan bisnis SPBU. Irfan dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan pencucian yang sehingga korbannya merugi puluhan miliar.

“Menuntut majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irfan Suryanagara berupa pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp 2 miliar subsider enam bulan,” kata jaksa.

Jaksa kemudian menyebut hal yang memberatkan tuntutan. Hal yang dinilai memberatkan yakni Irfan tak mengakui perbuatannya dan berbelit ketika memberi keterangan di muka sidang. Sementara itu, hal yang dinilai meringankan tuntutan yakni Irfan dinilai bersikap sopan selama persidangan.

“Sebagai pejabat negara seharusnya bertindak baik, bukan melakukan perbuatan tercela,” ucap dia.

Atas perbuatannya, Irfan dikenakan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang penipuan, dan Pasal 3 jo Pasal 10 UU nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).1

Comments are closed.