Dekan FK UGM soal Usulan Luluskan Calon Dokter Tangani Corona: Sudah Dipolitisir

Ilustrasi dokter Foto: Pixabay

PB IDI meminta ribuan mahasiswa kedokteran yang belum lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) harus segera diluluskan.

Pernyataan itu dilontarkan Wakil Ketua Umum PB IDI Slamet Budiarto, agar mahasiswa kedokteran ini bisa membantu menangani pasien corona.

Menanggapi hal itu, Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM), Prof Ova Emilia tak sepakat. Menurutnya wadah organisasi dokter ini sudah terlampau dipolitisir.

“Oke, ya ini komen saya pertama. Ini sudah dipolitisir. Jadi masalah pendidikan tapi sudah dipolitisir,” kata Ova melalui sambungan telepon, Rabu (7/7).

Guru Besar Pertama Bidang Pendidikan Kedokteran di Indonesia ini bukan tanpa sebab menyebut desakan itu dipolitisir. Menurutnya selama ini hanya 4 persen mahasiswa yang tidak lulus UKMPPD.

“Dan 4 persen tersebut mereka sebetulnya korban. Korban dari siapa? Korban dari institusinya (kampusnya). Yang saya lihat kurang taking care bagaimana pengelolaannya. Tapi mereka (IDI) tidak mengoreksi justru mempolitisir hal ini supaya menghalalkan,” katanya.

Lalu apa guna IDI mendesak mahasiswa yang belum kompeten ini segera lulus? Prof Ova menjelaskan bahwa IDI akan memperalat para dokter ini karena mereka akan menjadi anggota yang loyal pada organisasi.

“Anak-anak itu sebetulnya diperalat oleh IDI. IDI mau mencari karena itu kalau itu jadi dokter akan menjadi anggota-anggota yang militan (bagi IDI). Ini sekarang saya melihat,” katanya.

“Saya juga anggota tetapi ada kesalahan yang mungkin kesalahan kelola yang justru menjadikan organisasi ini bukannya mendukung tapi kok malah seperti iti. Jadi tidak melihat secara proporsional,” tegasnya.

UGM, UI dan sejumlah kampus lain sepakat langkah IDI ini tidak tepat dan justru mengorbankan masyarakat. Musababnya, para mahasiswa dokter yang dalam tanda kutip diluluskan tidak sesuai standard akan terjun ke masyarakat.

“Kita punya tanggung jawab sosial ke masyarakat. Kita kan ya tetap mempertahankan dong jangan sampai masyarakat dikorbankan karena kesalahan institusi,” ujarnya.

Dengan tegas Prof Ova menyatakan siap membantu institusi atau kampus lain yang belum mampu untuk dibina bersama-sama.

“Problemnya gini kan FK swasta lebih banyak dari pada negeri dan tahu sendiri kedokteran seperti kacang goreng laku keras. Dan di swasta itu kalau masuk lebih mahal dari pada negeri, Rp 600 juta sekali masuk. Sudah tahu sendiri yang kaya gitu mau ngeluarin mahasiswa yang sebenarnya nggak mampu, nggak bisa karena itu telanjur nerima duit. Itu kalau mau jujur,” ujarnya.

Dia melihat jika langkah IDI meluluskan dokter belum kompeten diteruskan maka seolah-olah memaksa pemerintah untuk mencederai masyarakat.

Kalaupun memang ada problem kurang dokter menurut Prof Ova itu bukan masalah institusi pendidikan. Namun itu adalah problem Kemenkes bagaimana mengatur distribusi dokter.

“Sekarang yang disalahkan seolah-olah kalau saya melihat kaya memaksa pemerintah mencederai masyarakat. Untuk menempatkan dokter-dokter yang sebetulnya belum kompeten,” ujarnya.

Prof Ova pun memastikan bahwa saat ini Indonesia tidak sedang kekurangan dokter. Setiap tahunnya ada sekitar 12 ribu dokter internship.

Comments are closed.