Catatan PDIP DKI soal Usulan WFH 100% di PPKM Darurat

Foto aerial kendaraan melintas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (11/10/2020). Foto: GALIH PRADIPTA/ANTARA FOTO

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tengah digodok pemerintah pusat. Sejumlah aturan baru akan dirilis, termasuk adanya usulan Work From Home (WFH) 100%.

Sebagian pihak setuju dengan usulan ini. WFH 100% dinilai sangat tepat untuk menekan mobilitas warga dan menekan angka penularan corona.

Namun, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak punya catatan tersendiri untuk rencana WFH 100% ini. Salah satunya pertimbangan ekonomi.

“Bukan soal WFH 100%, karena sama saja itu tutup kantor/ekonomi tidak jalan, harganya apa tidak terlalu berat?” ujar Gilbert saat dihubungi, Rabu (30/6).

Gilbert menilai, Indonesia dan Jakarta bisa melihat sejumlah negara, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan dalam hal ini. Untuk mengatasi agar ekonomi tidak berhenti, opsi pegawai wajib negatif bisa dicoba.

Ilustrasi lalu lintas di Jakarta – Kendaraan melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (7/4/2020). Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

“Tentu kalau bisa yang masuk di tes, hanya yang negatif yang boleh masuk. Karena maksudnya agar tidak jadi klaster,” tambahnya.

Menurutnya, kebijakan WFH 100% tidak usah diwajibkan untuk setiap kantor. Dan untuk pelaksanaannya, nantinya setiap kantor harus mampu melakukan tes COVID-19 untuk setiap karyawannya.

“Ada yang sanggup, ada yang tidak [untuk melakukan tes]. Kita tidak punya data proporsinya. Tetapi memang mahal upaya kesehatan ini. Bisa saja sekali seminggu di tes. Lebih mahal kalau tertular dibanding tes,” pungkasnya.

Comments are closed.