Brebes Siap Berlakukan PPKM Mikro Darurat pada 183 RT yang Zona Merah COVID-19

BREBES – Pemerintah Kabupaten Brebes menyatakan siap memberlakukan PPKM Mikro Darurat pada 183 RT yang masuk zona merah Corona, dari 8.421 RT yang tersebar di 297 desa atau kelurahan dan 17 kecamatan.

“Kami masih menunggu instruksi dari pemerintah propinsi, PPKM Mikro darurat Jawa-Bali. Termasuk 183 RT di Brebes yang masuk zona merah COVID-19,” kata Sekda Brebes Djoko Gunawan, Rabu (30/6/2021).

Ia menambahkan, pemberlakuan PPKM Mikro Darurat akan diikuti dengan pengetatan kegiatan masyarakat. “Jadi untuk kebijakan peniadaan beberapa jenis kegiatan dan pengetatan jam kegiatan dan lockdown bisa atau akan diberlakukan di sejumlah RT/RW yang terindikasi situasi sangat berat,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Brebes Idza Priyanti mengatakan, beberapa strategi disiapkan dalam pemberlakuan PPKM Mikro Darurat. Di antaranya mempersiapkan tempat isolasi terpusat di Hotel Kencana di Jalan Raya Pantura Kota Brebes. Termasuk, penambahan bed atau ruang isolasi di sejumlah rumah sakit di wilayah Brebes bagian Utara, Tengah dan Selatan.

Sedangkan penerapan dalam PPKM Darurat terdapat beberapa hal, selain protokol kesehatan COVID-19 yang lebih diperketat. Di antaranya, jam operasional pusat perbelanjaan hanya sampai pukul 17.00 WIB, dengan pembatasan pengunjung paling banyak 25 persen kapasitas dengan protokol kesehatan.

Kemudian, untuk restoran kegiatan makan dan minum di tempat paling banyak hanya 25 persen dari kapasitas. Pembatasan jam operasionalnya pun hanya sampai pukul 17.00 WIB.

“Jika ada layanan pesan antar atau dibawa pulang diizinkan hanya sampai pukul 20.00 WIB. Namun, restoran yang hanya melayani pesan antar atau dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 jam,” kata Idza Priyanti.

Selain itu, kata dia, untuk perkantoran pemerintah, kantor BUMN dan perusahaan swasta pada wilayah zona merah, ditetapkan batas operasi kantor adalah 25 persen. Atau dengan kata lain diberlakukan kerja dari rumah atau work from home (WFH) 75 persen selama periode PPKM Darurat.

“Untuk perkantoran pemerintah atau lembaga baik pusat dan daerah, serta kantor BUMN dan perusahaan swasta pada wilayah yang bukan zona merah, ditetapkan batas operasi kantor adalah 50 persen,” pungkasnya. (*)

Comments are closed.