Bawaslu Ungkap Titik Rawan Pelanggaran Kampanye saat Bulan Ramadhan

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja sambangi PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (5/4). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkap titik rawan kampanye saat momen keagamaan seperti Bulan Ramadhan. Bagja mengatakan, bisa saja terjadi kampanye terselubung, salah satunya melalui zakat.

“Zakat gimana? Kita ketemu titik rawan masa Ramadhan ini,” kata Bagja kepada wartawan seusai acara Tasyakuran ulang tahun Bawaslu ke-15 di Gedung Bawaslu, Minggu (9/4).

Bagja mengatakan, zakat bisa jadi menjurus pada politik uang. Maka, dia mengimbau penyaluran zakat dari para politisi yang hendak bertarung dalam pemilu tahun depan, disalurkan melalui Badan Amil Zakat.

Tak hanya di Bulan Ramadhan saja, hari-hari keagamaan lainnya pun diindikasikan akan rawan terjadi pelanggaran kampanye meski saat ini tahapan kampanye belum dimulai.

Bagja menyebut, sebelum tahapan kampanye peserta Pemilu atau Parpol boleh melakukan sosialisasi dengan batasan-batasan yang diatur dalam PKPU 33/2018.

Namun, PKPU tersebut tidak bisa menindak pelanggaran jika unsur kampanye tidak terpenuhi.

Kampanye terdiri dari empat kriteria, yakni mengajak, menyampaikan visi misi, program kerja dan citra diri. Jika keempatnya terpenuhi, itu termasuk dalam kampanye.

Lebih lanjut, Bagja menyebut, bahwa jika pun terjadi pelanggaran kampanye di masa sosialiasi itu hanya bisa dikenakan sanksi administratif.

“Kalaupun terjadi pelanggaran maka pelanggaran administratif, bukan pelanggaran pidana, karena sudah dikunci pada larangan kampanye,” ungkapnya.

Sebelumnya, aksi bagi-bagi uang juga sempat menjadi sorotan, yang dilakukan oleh Politisi PDIP Said Abdullah. Namun, Bawaslu memutuskan dia tidak terbukti melanggar dugaan tindakan pelanggaran kampanye atas polemik bagi-bagi amplop dengan logo partai.

Bawaslu memandang terdapat potensi persoalan hukum dalam peristiwa tersebut, tapi ternyata menyimpulkan tidak ada pelanggaran.

“Hasil pemeriksaan dan klarifikasi Bawaslu menunjukkan bahwa tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu dalam peristiwa tersebut. Dengan demikian, tidak dapat dilakukan proses penanganan dugaan pelanggaran pemilu,” ucap Ketua Bawaslu Bagja, dalam jumpa pers di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (6/4).

Lebih lanjut, Bagja juga menyebut bahwa pihaknya terbatas dari peraturan KPU yang tidak mengatur secara utuh aturan sosialiasi tersebut. Saat ini peraturan yang berlaku adalah PKPU 33/2018. Bagja pun mendorong KPU agar merevisi atau membuat peraturan baru agar tindakan-tindakan seperti tersebut bisa ditindak.

“Apa bedanya? Massa sosialisasi lebih panjang dari massa kampanye, sedangkan di tahun 2019 massa kampanye lebih panjang daripada massa sosialisasi. Itu perbedaan yang sangat mendasar,” ujar Bagja.

“Sehingga kemudian aturan-aturan tentang sosialisasi akan menjadi penting untuk dilakukan, untuk diperbaharui ke depan,” pungkasnya.

Comments are closed.
Generated by Feedzy