Anies: Aturan PPKM Darurat se-Jawa Sedang Difinalisasi Luhut

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan inspeksi kesiapan Rusun Nagrak di Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (23/6). Foto: Pemprov DKI Jakarta

Pemerintah rencananya menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di kawasan Jawa, termasuk di Ibu Kota Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, terkait aturan jelas penerapan PPKM Darurat tengah dilakukan finalisasi oleh pemerintah. Untuk pemberlakuan PPKM Darurat ini bakal dikepalai oleh Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

“Garis kecilnya misalnya ini aturannya jam berapa, kegiatan jam berapa. Nah itu semua sedang difinalisasikan hari ini oleh kantor Menko Kemaritiman dan Investasi sebagai ketua untuk penanganan di Jawa sehingga nanti diumumkannya se-Jawa, bukan hanya untuk 1-2 lokasi saja,” ujar Anies di Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/6).

Sejak pagi, kata dia, pemerintah pusat terus melakukan finalisasi untuk aturan PPKM Darurat.

“Tadi lagi tengah-tengah rapat nih sekarang. Mungkin sudah selesai sih rapatnya sekarang,” ujarnya.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan saat menerima kunjungan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Rabu (10/3). Foto: Instagram/@luhut.pandjaitan

Aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat, nantinya akan berbentuk aturan besar untuk kawasan Jawa. Kemudian untuk kriterianya akan dibagi berdasarkan wilayah masing-masing kabupaten atau kota.

“Se-Jawa itu artinya gini, dibuat kriteria nanti masing-masing kabupaten, kota mengikuti kriteria itu, masuk di dalam kategori apa, dari situ ketentuan garis kecilnya itu detailnya itu disebutkan. Jadi akan ada panduan detail tentang bentuk-bentuk pembatasan yang akan dilakukan,” tuturnya.

Comments are closed.