Jeritan Karyawan Gaji Dipotong 50% Hingga Terancam PHK

Jakarta – 

Virus Corona tidak hanya memberi dampak pada masyarakat lapis bawah yang mulai kehilangan pendapatan hingga pekerjaannya. Perlahan tapi pasti, dampak Corona menjalar pada masyarakat lapis menengah.

Ratih, bukan nama sebenarnya, bekerja di salah satu perusahaan ritel ternama di Jakarta. Ia adalah salah satu orang yang merasakan pedihnya dampak Corona.

Ia bercerita, perusahaan secara bertahap melakukan penyesuaian atas berkembangnya virus ini. Awalnya, pada Maret jumlah hari kerjanya dipotong sehari dengan konsekuensi pengurangan gaji.

“Kami dikasih peraturan satu hari tiap minggu tidak masuk kerja, dengan dipotong gaji,” jelasnya kepada detikcom, Kamis (16/4/2020).

Kebijakan pengurangan hari kerja pun terus bertambah. Hingga puncaknya saat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dengan PSBB, mulai pekan depan jumlah hari kerjanya dipangkas hingga separuhnya. Lagi-lagi, gajinya pun ikut terpengaruh yang mana gaji juga dipangkas sampai separuh alias 50%.

Tunjangan hari raya (THR) pun entah bagaimana nasibnya. Ia tak tahu apakah akan diberikan untuk tahun ini atau tidak.

Namun, ada yang lebih miris. Pengurangan jam kerja itu tidak disampaikan melalui surat resmi, hanya sebatas broadcast via WhatsApp.

Protes pun sangat susah dilakukan oleh Ratih. Dia bahkan mendapat informasi, karyawan yang protes malah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Saat seperti ini, ia pun mengharap uluran tangan dari pemerintah. Sayangnya, dia melihat kebijakan pemerintah justru berat sebelah hanya melihat masyarakat lapisan bawah termasuk pengemudi ojek online (ojol).


Padahal, masyarakat seperti Ratih juga perlu mendapat bantuan sehingga tidak jatuh dalam jurang kemiskinan. Ia pun berharap agar pemerintah memberikan perhatian juga pada masyarakat lapisan menengah seperti dirinya.

Sudah Jatuh Tertimpa Tangga, Gaji Dipotong & Tak Dapat Bantuan Pemerintah

Pemerintah sudah menyiapkan berbagai stimulus ekonomi demi menangani krisis akibat virus Corona (COVID-19) di Indonesia. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang tak merasakan bantuan-bantuan yang disiapkan tersebut. Terutama masyarakat kalangan menengah yang dianggap cukup mampu bertahan di tengah himpitan COVID-19. Padahal banyak juga masyarakat kelas menengah yang gajinya dipotong, namun tetap memiliki kewajiban dan kebutuhan yang wajib dibiayai.

Bantuan pemerintah dianggap berat sebelah dan dianggap tak merata kepada seluruh masyarakat. Lalu, apakah memang benar bantuan pemerintah selama ini masih kurang memadai dan kurang tepat sasaran?

Menurut Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara memang bantuan yang digelontorkan pemerintah saat ini masih terlalu kecil. Sehingga, tentu tidak bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Terbatas hanya untuk mereka yang memang sudah terkategori miskin.

“Jumlah stimulus khususnya untuk pekerja itu terlalu kecil. Dari total Rp 405 triliun dan Rp 110 triliun bantuan sosial, sebagian besar hanya menyentuh masyarakat yang memang sebelumnya sudah masuk kategori miskin,” kata Bhima kepada detikcom.

Padahal, banyak masyarakat yang menjadi korban PHK atau yang dipotong gajinya oleh perusahan tergolong masyarakat menengah, yang jelas-jelas tak bakal kebagian program bantuan sosial itu. Meskipun pemerintah telah menyiapkan program Kartu Pra Kerja untuk korban PHK dianggap sudah terlambat.

“Agak terlambat pemerintah melakukan permintaan data korban PHK ke perusahaan, baru akhir Maret lalu,” sambungnya.


Selain itu, meski sebenarnya pemerintah telah mengantisipasi nasib pekerja lewat insentif kepada perusahaan, hal itu justru tak memadai. Sebab terkesan berat sebelah kepada perusahaan tapi tak menjamin nasib pekerja di sana. Pekerja tetap menjadi korban.

“Kemudian ada keberpihakan yang timpang antara korporasi dan pekerja yang di PHK. Pengusaha kakap akan mendapatkan banyak keuntungan salah satunya insentif penurunan PPh Badan bertahap hingga 17%, sementara tidak tercantum solusi untuk korban PHK, kecuali kartu pra kerja yang juga sama sekali tidak tepat sasaran,” tutupnya.

Source : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4980206/jeritan-karyawan-gaji-dipotong-50-hingga-terancam-phk/2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *